ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa (17/6/2025) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud ini, tujuh fraksi menyampaikan berbagai sorotan dan rekomendasi penting.

Fraksi Golkar melalui Shemmy Permata Sari menegaskan perlunya tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit pengendalian intern dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan APBD 2024. Ia meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah memperkuat pembinaan agar temuan serupa tidak terulang.

Baca Lainnya :

• Forkom P4GN Kaltim Perkuat Sinergi Lawan Peredaran Narkoba0
• Pansus RPJMD Kaltim Prioritaskan Pendidikan dan Peningkatan PAD0
• DPRD Kaltim Soroti Longsor Pendingin, Desak Evaluasi Tambang0
• DPRD Kaltim Soroti Penurunan UHC dan Layanan BPJS0
• DPRD Kaltim Desak Tindak Lanjut Janji Wapres di Muara Kate0

Fraksi Gerindra menyoroti kondisi kemiskinan di Kaltim. Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengungkapkan meski angka kemiskinan menurun, kedalaman dan keparahannya meningkat, menandakan kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan ketimpangan yang makin tajam.

Fraksi PDIP mempertanyakan penyaluran dana karbon yang belum merata ke desa-desa penerima sejak 2022, mengharapkan kejelasan atas kendala yang terjadi.

Sementara Fraksi PKB dan PAN-Nasdem menyoroti optimalisasi anggaran. Sulasih (PKB) mencatat tantangan di sektor pendidikan dan pekerjaan umum, sedangkan Abdul Giaz (PAN-Nasdem) menyoroti rendahnya penyerapan anggaran serta pentingnya dukungan terhadap UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fraksi PKS mengkritisi kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, mendorong evaluasi dan reformulasi target kinerja yang realistis dan berbasis profitabilitas.

Nurhadi Saputra dari Fraksi Demokrat-PPP menekankan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur, khususnya pelebaran dan peningkatan Jalan Mulawarman di Balikpapan guna mengatasi kemacetan dan memperlancar akses ke Bandara Sepinggan.

Rapat ini menjadi momen penting dalam evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)