ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, menghadiri Rapat Forum Komunikasi bersama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025), guna membahas penguatan cakupan peserta dan tingkat keaktifan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Forum yang dihadiri Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, serta perwakilan instansi vertikal dan daerah ini bertujuan mempercepat capaian Universal Health Coverage (UHC) dan mengoptimalkan kemitraan antara fasilitas kesehatan dan pemangku kepentingan.

Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Anurman Huda, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk Kaltim yang mencapai 1,81 persen justru berdampak pada turunnya cakupan dan keaktifan peserta BPJS. Tiga daerah yang menjadi perhatian khusus adalah Samarinda, Balikpapan, dan Berau.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Desak Tindak Lanjut Janji Wapres di Muara Kate0
• DPRD Kaltim Gelar Bimtek Penguatan Kemitraan dengan Eksekutif0
• Pelandok Trail 2025 Resmi Digelar0
• Happy Puppy dan Gembira Nekat Jual Miras dan Sediakan LC, Padahal Hanya Kantongi Izin Karaoke Keluar0
• Gerry Marastico Nahkodai IKAMI Sulsel Yogyakarta: Siap Wujudkan Rumah Intelektual Mahasiswa Sulsel0

M. Darlis Pattalongi mengungkapkan kekhawatiran terhadap penurunan angka UHC dan potensi pengurangan penerima manfaat iuran (PMI) dari Kementerian Kesehatan, yang bisa berdampak langsung terhadap pembiayaan kesehatan daerah.

“Jika UHC terus turun, GPN-nya bisa di-cut off oleh Kementerian Kesehatan. Ini tentu akan menambah beban APBD,” tegas Darlis.

Ia juga menyoroti keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS, terutama terkait keterbatasan jenis obat, rawat inap, kuota dokter, dan pelayanan di luar jam kerja di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Masih banyak warga yang harus ke IGD rumah sakit dalam kondisi darurat karena FKTP tak melayani di luar jam kerja. Kita berharap BPJS bisa lebih fleksibel dalam menghadapi hal seperti ini,” ujarnya.

Politisi PAN ini menegaskan perlunya sinergi antara kebijakan BPJS dan fasilitas kesehatan agar pelayanan publik semakin responsif dan tidak memberatkan masyarakat.

“Kebijakan BPJS perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan agar pelayanan kesehatan berjalan efektif dan adil,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)