ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, mendapat sorotan serius dari DPRD Kalimantan Timur. Legislator Kaltim, Andi Faisal Assegaf, menilai kunjungan tersebut harus ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret yang berpihak kepada masyarakat terdampak konflik tambang.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, persoalan yang dihadapi warga Muara Kate bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial dan kesejahteraan.

“Kita tidak bisa membiarkan warga terus hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, baik dari sisi hukum maupun regulasi pertambangan,” tegas Andi Faisal.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Gelar Bimtek Penguatan Kemitraan dengan Eksekutif0
• Pelandok Trail 2025 Resmi Digelar0
• Happy Puppy dan Gembira Nekat Jual Miras dan Sediakan LC, Padahal Hanya Kantongi Izin Karaoke Keluar0
• Gerry Marastico Nahkodai IKAMI Sulsel Yogyakarta: Siap Wujudkan Rumah Intelektual Mahasiswa Sulsel0
• DPRD Kaltim Kecam Praktik Titip Siswa di PPDB0

Dalam dialog dengan warga, Wapres Gibran berjanji menuntaskan kasus hukum yang belum selesai serta memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat aktivitas truk tambang. Menanggapi hal itu, Andi Faisal menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan janji pemerintah.

“Janji harus diikuti tindakan nyata. Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawal agar masyarakat Muara Kate benar-benar mendapat keadilan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya regulasi lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan, khususnya yang menggunakan jalan umum sebagai jalur distribusi batu bara salah satu sumber keluhan utama warga selama ini.

“Kita harus pastikan kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi industri. Regulasi harus diperketat dan pengawasan diperkuat,” tambahnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, Andi Faisal juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan masyarakat di tengah konflik yang terjadi.

“Masyarakat harus tetap solid dalam memperjuangkan hak mereka. Jangan sampai terpecah oleh kepentingan segelintir pihak,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti temuan dan janji yang disampaikan dalam kunjungan Wapres. Legislator seperti Andi Faisal berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)