ANALOGNEWS.id, KUTAI KARTANEGARA – Longsor yang terjadi di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, memicu keprihatinan serius dari DPRD Kalimantan Timur. Peristiwa ini tidak hanya menghambat akses vital masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak aktivitas pertambangan di sekitar lokasi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap operasional perusahaan tambang yang berdekatan dengan kawasan terdampak. Menurutnya, kedekatan tambang dengan jalur utama masyarakat dapat berkontribusi terhadap kerawanan tanah, terutama jika struktur tanah sudah mengalami kerusakan dan vegetasi hilang akibat eksploitasi lahan.

“Kami mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan kajian komprehensif, termasuk kemungkinan kaitan longsor ini dengan aktivitas tambang. Jika terbukti ada kelalaian, harus ada tindakan tegas,” ujar Reza.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Soroti Penurunan UHC dan Layanan BPJS0
• DPRD Kaltim Desak Tindak Lanjut Janji Wapres di Muara Kate0
• DPRD Kaltim Gelar Bimtek Penguatan Kemitraan dengan Eksekutif0
• Pelandok Trail 2025 Resmi Digelar0
• Happy Puppy dan Gembira Nekat Jual Miras dan Sediakan LC, Padahal Hanya Kantongi Izin Karaoke Keluar0

Longsor tersebut telah memutus akses jalan utama, mengganggu mobilitas warga dan distribusi logistik, serta berpotensi berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat Pendingin dan sekitarnya.

Reza yang merupakan politisi Partai Gerindra menegaskan, DPRD Kaltim akan mendorong langkah cepat pemerintah untuk memulihkan infrastruktur serta meninjau ulang kebijakan tata ruang di kawasan yang rawan bencana akibat industri ekstraktif.

Ia juga menyoroti perlunya penegakan regulasi lebih ketat terhadap perusahaan tambang. Menurutnya, izin-izin yang telah diberikan perlu dievaluasi kembali, khususnya yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.

“Kita ingin pastikan semua aktivitas tambang dijalankan sesuai standar lingkungan. Jangan sampai keuntungan industri mengorbankan nyawa dan keamanan warga,” tegasnya.

Sebagai legislator dari Dapil Kutai Kartanegara, Reza memastikan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal perbaikan pasca-longsor dan mempercepat koordinasi dengan pemda untuk memperkuat perlindungan lingkungan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dampak pertambangan yang dirasakan secara langsung, agar DPRD memiliki dasar kuat dalam mendorong regulasi yang lebih berpihak pada warga.

“Kami punya tanggung jawab memastikan keselamatan rakyat. Mitigasi bencana dan tata kelola tambang harus berpihak pada lingkungan dan keberlanjutan,” tutup Reza.

Dengan dukungan lintas sektor antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, diharapkan dampak bencana ini bisa segera tertangani, sekaligus menjadi momentum penting untuk meninjau ulang kebijakan tambang di wilayah rawan bencana. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)