ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur untuk pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemerataan pendidikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dua prioritas utama dalam arah pembangunan daerah.

Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menyebut bahwa kesenjangan pendidikan antara kota dan desa masih menjadi tantangan serius. Ia menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan infrastruktur sekolah.

“Contohnya di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, yang hingga kini belum memiliki sekolah menengah atas (SMA). Ini bukti nyata masih adanya ketimpangan pendidikan. Pemerintah daerah harus hadir menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Pansus RPJMD, Selasa (17/6/2025).

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Soroti Longsor Pendingin, Desak Evaluasi Tambang0
• DPRD Kaltim Soroti Penurunan UHC dan Layanan BPJS0
• DPRD Kaltim Desak Tindak Lanjut Janji Wapres di Muara Kate0
• DPRD Kaltim Gelar Bimtek Penguatan Kemitraan dengan Eksekutif0
• Pelandok Trail 2025 Resmi Digelar0

Selain sektor pendidikan, Syarifatul yang juga politisi Partai Golkar itu menyoroti pentingnya strategi meningkatkan PAD melalui sektor unggulan seperti perkebunan, pariwisata, dan industri kreatif. Menurutnya, pengelolaan sektor-sektor tersebut harus lebih inovatif agar PAD dapat menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.

“Kami ingin RPJMD benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi lokal,” tambahnya.

Anggota Pansus, Didik Agung Eko Wahono, juga memberikan perhatian khusus pada aspek fiskal. Ia menilai bahwa proyeksi pendapatan daerah selama lima tahun ke depan masih terlihat stagnan, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana pusat.

“OPD dan BUMD harus lebih kreatif menggali potensi. Jangan hanya andalkan dana transfer pusat. PAD harus ditingkatkan melalui sektor riil,” tegasnya.

Menurut Didik, sektor pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan perkebunan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Ia berharap potensi tersebut dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kaltim dan mempercepat peningkatan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.

Pansus RPJMD DPRD Kaltim menargetkan agar hasil pembahasan ini bisa mengarahkan pembangunan provinsi secara lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan selama periode 2025–2029. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)