Analognews.id, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mulai memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Langkah tersebut ditempuh melalui Sosialisasi Skema Sharing Iuran (SSI) Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU PD) yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Selasa (21/7).

Kegiatan dihadiri Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Kepala Dinas Kesehatan dr. Toetoek Pribadi Ekowati, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Bontang Mikhael Edy Salamba, Kepala BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bontang, serta Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Adrielona JMS.

Baca Lainnya :

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan pola pembiayaan kesehatan melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satu instrumen yang didorong ialah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Melalui skema tersebut, pembiayaan kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan diharapkan tidak sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala BPJS Kesehatan Kota Bontang, Laily Jumiati, dalam pemaparannya menjelaskan mekanisme SSI kepada perwakilan perusahaan yang hadir. Skema tersebut diarahkan untuk membuka ruang kontribusi dunia usaha dalam membantu pembiayaan iuran peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Dari 32 perusahaan yang diundang, sebanyak 16 perusahaan hadir dalam sosialisasi tersebut. Kehadiran perusahaan diharapkan menjadi awal terbentuknya kerja sama yang lebih luas untuk mendukung keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bontang.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan pemerintah perlu mencari pola pembiayaan alternatif agar program jaminan kesehatan bagi masyarakat tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.

“Ketika kebutuhan pembiayaan kesehatan terus berjalan sementara kemampuan fiskal terbatas, maka kita perlu membangun pola gotong royong. Dunia usaha memiliki ruang untuk mengambil bagian melalui program TJSL yang disalurkan secara tepat,” ujar Neni.

Ia menjelaskan, Pemkot Bontang sebelumnya juga telah mengambil langkah untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat terkait penonaktifan ribuan peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sekitar 2.753 hingga 3.000 peserta terdampak kemudian dialihkan agar pembiayaannya tetap ditopang melalui APBD Kota Bontang.

Menurut Neni, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun sistem pembiayaan kesehatan yang lebih berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

“Yang ingin kita jaga adalah jangan sampai masyarakat kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan pembiayaan. Karena itu, kontribusi perusahaan melalui mekanisme yang resmi dapat menjadi bagian dari solusi yang kita bangun bersama,” katanya.

Neni menambahkan, keterlibatan dunia usaha tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat penerima jaminan kesehatan, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosial di sekitarnya.

Pemkot Bontang selanjutnya mendorong perusahaan yang telah mengikuti sosialisasi maupun pelaku usaha lainnya untuk mengintegrasikan program CSR atau TJSL mereka dengan skema yang disiapkan melalui BPJS Kesehatan.

“Harapannya, perusahaan yang ada di Bontang bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk memperluas manfaat program sosial mereka. Dengan mekanisme yang jelas, dukungan tersebut bisa langsung diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Neni.