ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Dalam rangka memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif, DPRD Kalimantan Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) selama dua hari, Sabtu–Minggu (14–15/6/2025), dengan fokus pada penguatan kemitraan serta pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat prinsip Good Governance, dan memperbarui wawasan anggota DPRD, khususnya yang baru bergabung pada periode 2024–2029.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Pelandok Trail 2025 Resmi Digelar0
• Happy Puppy dan Gembira Nekat Jual Miras dan Sediakan LC, Padahal Hanya Kantongi Izin Karaoke Keluar0
• Gerry Marastico Nahkodai IKAMI Sulsel Yogyakarta: Siap Wujudkan Rumah Intelektual Mahasiswa Sulsel0
• DPRD Kaltim Kecam Praktik Titip Siswa di PPDB0
• Daya Tampung SMA Negeri Balikpapan Krisis, DPRD Kaltim Desak Pemprov Subsidi Sekolah Swasta0

“Sinergitas ini sangat krusial agar kebijakan daerah berjalan dengan baik. Kolaborasi legislatif dan eksekutif adalah kunci pembangunan yang berkeadilan,” ujar Ekti.

Ia juga menambahkan bahwa pemahaman mendalam terhadap RPJMD menjadi bekal penting bagi anggota DPRD agar dapat mengawal pelaksanaan pembangunan secara efektif.

“Bimtek ini membantu anggota dewan memahami detail RPJMD, sehingga mereka bisa menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan lebih optimal,” tambahnya.

Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, turut menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk penyegaran dan pemantapan dasar hukum dalam menjalankan tugas legislasi.

“DPRD harus selalu diperbarui dengan regulasi terkini. Pembahasan RPJMD dan efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi bagian penting dari penguatan peran DPRD,” katanya.

Ia berharap Bimtek ini mampu mendorong seluruh anggota dewan untuk bekerja lebih serius dalam mendorong pembangunan yang merata demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Salah satu materi utama dalam Bimtek adalah penyusunan RPJMD yang selaras dengan kebijakan nasional. Fernando H. Siagian, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri, menekankan pentingnya data dan evaluasi dalam menyusun dokumen tersebut.

“RPJMD bukan sekadar rencana, tetapi strategi pembangunan jangka menengah yang harus sinkron dengan RPJPD, RPJMN, dan prioritas nasional. DPRD berperan penting dalam pengawasan agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan fokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD.

Selain itu, peserta Bimtek juga dibekali materi terkait struktur pemerintahan, perpajakan, dan pendapatan daerah. Diskusi berjalan interaktif dengan banyaknya pertanyaan dari anggota DPRD, menunjukkan bahwa kegiatan ini responsif terhadap tantangan legislatif di lapangan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)