- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Fraksi KIR Puji Pencapaian Pemerintah Terkait Pelaksanaan APBD Kutai Timur 2023

ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) memberikan pujian atas pencapaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi KIR, Sobirin Bagus, pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, tentang padangan fraksi terhadap nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023, di Ruang Rapat Utama, Kamis (13/6/2024).
“Kami mengapresiasi sejumlah pencapaian pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,” ungkap Sobirin.
Baca Lainnya :
- Fraksi Golkar DPRD Kutim Minta Perda APBD Kutim 2024 Segera Dibahas0
- Fraksi PDI-P Beri Catatan Penting Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 20240
- Fraksi AKB DPRD Kutim minta Pansus Segera Dibentuk untuk Bahas Lebih Lanjut Raperda Pertanggungjawab0
- Fraksi PPP DPRD Kutim Apresiasi Realisasi Belanja Tahun 2023 Mencapai 84,18 Persen0
- Realisasi PAD Tak Capai Target, Dewan Kutim Soroti Kinerja BUMD dan Perusda 0
Menurutnya, perolehan kembali penghargaan Opini Tanpa Pengecualian (WTP) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim menjadi bukti bahwa pengelolaan pelaksanaan APBD telah sesuai aturan yang berlaku.
“Namun, harus juga dibarengi dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan publik dan kiranya dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Selain itu, Ia berharap, capaian yang telah berhasil diperoleh di Tahun 2023, dapat lebih ditingkatkan kembali ke depan. Terutama pada kebutuhan dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, serta fasilitas pembangunan yang merata.
Ia juga meminta, agar pemerintah tetap konsisten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati. Sekaligus membuat target pencapaian yang maksimal, menggali secara luas kreativitas dan inovasi pendapatan alternatif.
“Memprioritaskan penyerapan anggaran yang lebih maksimal, cepat, tepat dan terpadu bagi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya. (Adv)

Views: 642










.jpg)
