- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Fraksi PPP DPRD Kutim Apresiasi Realisasi Belanja Tahun 2023 Mencapai 84,18 Persen

ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (P3) DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitri menyampaikan, apresiasi terhadap capaian penyerapan APBD 2023 Pemerintah Kabupaten Kutim sebesar 84,18 persen.
Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Kamis ( 13/6/2024).
Dalam laporan pemerintah, tercatat, realisasi belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp7,54 triliun dari total ABPD 2023 Kutai Timur 2023 sebesar Rp8,96 triliun. Capaian 84,18 persen itu diperuntukkan untuk belanja operasional pemerintah dan belanja modal. “Diharap dapat meningkatkan pembangunan daerah, sehingga dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Baca Lainnya :
- Realisasi PAD Tak Capai Target, Dewan Kutim Soroti Kinerja BUMD dan Perusda 0
- Angka Pengangguran Masih Tinggi, Dewan Soroti Sistem Penerimaan Tenaga Kerja Lokal0
- DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-26, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 20230
- Sayid Anjas Dorong Peningkatan PAD Lewat Penarikan Pajak dan Retribusi Parkir0
- Layanan Rehabilitasi Sosial untuk Lansia DSPM Bontang0
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran belanja modal, mengingat dapat menjadi ladang investasi daerah, melalui aset pemerintah yang dapat memberikan deviden dalam jangka panjang.
“Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal, agar mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” terangnya.
Ia menilai, dalam pembangunan perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif. Agas masalah-masalah yang ada dimasyarakat dapat terselesaikan, melalui program kerja yang tepat sasaran. “Kita sebagai legislatif akan terus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan atas kinerja pemerintah. Sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Views: 917










.jpg)
