- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Fraksi PPP DPRD Kutim Apresiasi Realisasi Belanja Tahun 2023 Mencapai 84,18 Persen

ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (P3) DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitri menyampaikan, apresiasi terhadap capaian penyerapan APBD 2023 Pemerintah Kabupaten Kutim sebesar 84,18 persen.
Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Kamis ( 13/6/2024).
Dalam laporan pemerintah, tercatat, realisasi belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp7,54 triliun dari total ABPD 2023 Kutai Timur 2023 sebesar Rp8,96 triliun. Capaian 84,18 persen itu diperuntukkan untuk belanja operasional pemerintah dan belanja modal. “Diharap dapat meningkatkan pembangunan daerah, sehingga dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Baca Lainnya :
- Realisasi PAD Tak Capai Target, Dewan Kutim Soroti Kinerja BUMD dan Perusda 0
- Angka Pengangguran Masih Tinggi, Dewan Soroti Sistem Penerimaan Tenaga Kerja Lokal0
- DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-26, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 20230
- Sayid Anjas Dorong Peningkatan PAD Lewat Penarikan Pajak dan Retribusi Parkir0
- Layanan Rehabilitasi Sosial untuk Lansia DSPM Bontang0
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran belanja modal, mengingat dapat menjadi ladang investasi daerah, melalui aset pemerintah yang dapat memberikan deviden dalam jangka panjang.
“Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal, agar mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” terangnya.
Ia menilai, dalam pembangunan perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif. Agas masalah-masalah yang ada dimasyarakat dapat terselesaikan, melalui program kerja yang tepat sasaran. “Kita sebagai legislatif akan terus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan atas kinerja pemerintah. Sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Views: 917










.jpg)
