ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menuai sorotan anggota DPRD. Pasalnya, dari angka PAD yang ditarget sebesar Rp787,53 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp352,46 miliar, atau 44,76 persen saja.

Anggota DPRD Kutim, Muhammad Amin, mempertanyakan faktor penyumbang realisasi PAD, bersumber dari hasil kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) atau tidak, atau malah dari faktor lainnya.

"Maka publik perlu tau, faktor peningkatan PAD karena dominan disumbang oleh BUMD dan Perusda atau tidak. Atau malah faktor lain yang lebih signifikan," ungkapnya, pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023, di Ruang Sidang Utama,  Kantor DPRD Kutim, Kamis ( 13/6/2024).

Baca Lainnya :

• Angka Pengangguran Masih Tinggi, Dewan Soroti Sistem Penerimaan Tenaga Kerja Lokal0
• DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-26, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 20230
• Sayid Anjas Dorong Peningkatan PAD Lewat Penarikan Pajak dan Retribusi Parkir0
• Layanan Rehabilitasi Sosial untuk Lansia DSPM Bontang0
• Kompensasi Pelayanan DPMPTSP Kota Bontang0

Ia menilai, pemerintah perlu mengevaluasi lebih jauh terkait realisasi PAD yang berjalan sejauh ini, sehingga tidak hanya menunggu dari hasil kinerja BMUD dan Perusda saja. Melainkan dapat lebih dioptimalisasikan pada sektor pemungutan pajak derah, retribusi dan pengelolaan seumber daya alam yang berkelanjutan.

“Pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sumber pendapatan baru yang potensial bagi daerah,” terangnya.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait kewajiban pemerintah terhadap hutang daerah yang perlu diselesaikan. Ia merincikan sampai dengan 31 Desember 2023, hutang Kutai Timur tercatat sebesar Rp189.66 miliar. 

Terdiri dari pendapatan diterima di muka sebesar Rp571,45 juta, utang belanja sebesar Rp28,64 miliar, dan terakhir terkait utang jangka pendek Rp160,44 miliar. “Fraksi Demokrat perlu mengingatkan Pemerintah Daerah pentingnya menyelesaikan kewajiban terkait hutang. Kita berharap ini dapat diselesaikan 100 persen,” ujarnya.

Terakhir, Ia berharap, program-program kerja Pemerintah Kutai Timur ke depan lebih memperhatikan fokus, efisiensi dan kebutuhan mendasar yang ada pada masyarakat. Terutama dalam hal pemerataan infrastruktur dasar, seperti akses jalan darat, pelabuhan, bandara dan juga kebutuhan jaringan internet hingga ke daerah pelosok. (Adv)

Views: 819