- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DPRD Kaltim Soroti Tantangan Pembentukan Perda, Ananda Emira Moeis: Perlu Sinkronisasi Kebijakan

Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda) saat kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim ke DPRD DKI Jakarta. Rombongan DPRD Kaltim diterima langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.
Dalam sesi diskusi yang menyoroti mekanisme penyusunan agenda DPRD dan strategi percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), Ananda Emira Moeis memaparkan bahwa tantangan tersebut mencakup aspek teknis, administratif, hingga dinamika koordinasi antar lembaga.
"Konsultasi ini difokuskan pada upaya percepatan pembahasan raperda yang saat ini tengah disusun oleh legislatif," jelas Ananda.
Baca Lainnya :
- BK DPRD Kaltim Tegaskan Belum Ada Usulan PAW Kamaruddin, Tunggu Putusan Hukum Inkrah0
- DPRD Kaltim Tak Campuri Proses Hukum Anggota Dewan, Kamaruddin Ibrahim0
- DPRD Kaltim Soroti Penutupan RSHD: Ingatkan Dampak Sosial dan Hilangnya Sejarah Pelayanan0
- DPRD Kaltim Kecewa Sengketa Lahan PT BDAM Berlarut, Pansus HGU Bermasalah Siap Dibentuk0
- DPRD Kaltim Tekankan Penyelesaian Sengketa Lahan Petani dengan PT BDAM0
Ia menegaskan urgensi untuk menemukan solusi efektif dalam menghadapi kompleksitas pembentukan perda. Lebih lanjut, Ananda Emira Moeis menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional.
"Termasuk upaya daerah dalam mengantisipasi perubahan regulasi di tingkat pusat," tambahnya.
Ananda ini menggambarkan komitmen DPRD Kaltim untuk mengatasi hambatan dalam proses legislasi, demi menghasilkan perda yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kerangka hukum yang lebih luas. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
