- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Kaltim Soroti Tantangan Pembentukan Perda, Ananda Emira Moeis: Perlu Sinkronisasi Kebijakan

Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda) saat kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim ke DPRD DKI Jakarta. Rombongan DPRD Kaltim diterima langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.
Dalam sesi diskusi yang menyoroti mekanisme penyusunan agenda DPRD dan strategi percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), Ananda Emira Moeis memaparkan bahwa tantangan tersebut mencakup aspek teknis, administratif, hingga dinamika koordinasi antar lembaga.
"Konsultasi ini difokuskan pada upaya percepatan pembahasan raperda yang saat ini tengah disusun oleh legislatif," jelas Ananda.
Baca Lainnya :
- BK DPRD Kaltim Tegaskan Belum Ada Usulan PAW Kamaruddin, Tunggu Putusan Hukum Inkrah0
- DPRD Kaltim Tak Campuri Proses Hukum Anggota Dewan, Kamaruddin Ibrahim0
- DPRD Kaltim Soroti Penutupan RSHD: Ingatkan Dampak Sosial dan Hilangnya Sejarah Pelayanan0
- DPRD Kaltim Kecewa Sengketa Lahan PT BDAM Berlarut, Pansus HGU Bermasalah Siap Dibentuk0
- DPRD Kaltim Tekankan Penyelesaian Sengketa Lahan Petani dengan PT BDAM0
Ia menegaskan urgensi untuk menemukan solusi efektif dalam menghadapi kompleksitas pembentukan perda. Lebih lanjut, Ananda Emira Moeis menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional.
"Termasuk upaya daerah dalam mengantisipasi perubahan regulasi di tingkat pusat," tambahnya.
Ananda ini menggambarkan komitmen DPRD Kaltim untuk mengatasi hambatan dalam proses legislasi, demi menghasilkan perda yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kerangka hukum yang lebih luas. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
