ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Keputusan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) untuk menghentikan sementara operasionalnya menuai sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Lembaga legislatif menilai penutupan ini bukan sekadar persoalan manajemen, melainkan menyangkut nasib ratusan karyawan dan sejarah panjang pelayanan kesehatan swasta di Kaltim.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyayangkan keputusan sepihak manajemen RSHD yang diumumkan pada 7 Mei 2025. Ia menyebut RSHD pernah menjadi rujukan penting layanan medis dan bagian dari identitas sistem kesehatan di Kalimantan Timur.

"RSHD punya sejarah panjang dalam pelayanan masyarakat. Jangan sampai ditutup begitu saja tanpa ada usaha penyelamatan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap peran pentingnya," ujar Darlis.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Kecewa Sengketa Lahan PT BDAM Berlarut, Pansus HGU Bermasalah Siap Dibentuk0
• DPRD Kaltim Tekankan Penyelesaian Sengketa Lahan Petani dengan PT BDAM0
• Sigit Wibowo: Kunjungan DPRD Kaltim ke Jakarta Perkuat Mekanisme Kelembagaan DPRD0
• Dukung Potensi Lokal, Anggota DPRD Kaltim Hadiri Peresmian Wisata Sawah Desa Teluk Pandan0
• DPRD Kaltim Hadiri Panen Raya Jagung di PPU, Fadly Imawan Tekankan Kesejahteraan Petani di Tengah Do0

Darlis menekankan bahwa di balik gedung rumah sakit, terdapat nasib tenaga kerja yang bergantung penuh pada kelangsungan operasional. Penutupan fasilitas berarti hilangnya mata pencarian bagi banyak keluarga. "Masalah ini menyentuh hajat hidup orang banyak. Karyawan bukan sekadar angka, mereka bagian dari rumah sakit itu sendiri. Jangan dilupakan," tegasnya.

Ia juga mengkritik minimnya komunikasi dari pihak manajemen RSHD. Meskipun DPRD telah membuka ruang dialog, manajemen rumah sakit disebut enggan merespons undangan untuk mencari solusi bersama. "Kami tidak menghakimi. Kami hanya ingin semua pihak duduk bersama. Tapi sayangnya, ruang komunikasi itu tidak dimanfaatkan," katanya.

Sejak awal mencuatnya persoalan internal di RSHD, DPRD Kaltim telah meminta Pemprov melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja untuk ikut turun tangan. Namun, hingga kini, belum terlihat adanya langkah strategis untuk menyelamatkan fasilitas tersebut.

Darlis menegaskan bahwa keberadaan rumah sakit swasta sangat dibutuhkan untuk menopang layanan kesehatan di Kaltim. Penutupan RSHD bukan hanya kerugian bagi tenaga kerja, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menggantungkan harapan pada fasilitas ini.

"Ini bukan rumah sakit biasa. RSHD punya nilai historis dan melekat dengan nama besar tokoh Kalimantan Timur. Jangan sampai kita kehilangan warisan hanya karena minim koordinasi dan perhatian," pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)