SAMARINDA – Ketimpangan akses air bersih di sejumlah wilayah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Meski kota ini berada di jalur Sungai Mahakam, faktanya masih terdapat kawasan permukiman yang belum menikmati layanan air bersih secara layak dan berkelanjutan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam pemerataan layanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih warga di dalam kota sebelum memperluas distribusi ke wilayah lain.

“Masih ada wilayah yang belum teraliri air bersih dengan baik. Ini yang harus diselesaikan lebih dulu,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Nilai Literasi Belum Jadi Prioritas Pembangunan SDM0
• Perda Dinilai Tumpul di Lapangan, DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Pengawasan Lingkungan0
• DPRD Samarinda Soroti Kualitas Serapan Kerja, Bukan Sekadar Ketersediaan Lowongan0
• Sekolah di Kawasan Padat Dinilai Rawan, DPRD Samarinda Dorong Audit Keselamatan Pendidikan0
• Antrean Raperda Mengular, DPRD Samarinda Waspadai Regulasi Hanya Jadi Arsip0

Ia menyebut kawasan pinggiran kota, termasuk Kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran, masih kerap menghadapi kesulitan air bersih. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Samarinda memiliki sumber air besar yang melintas di wilayahnya.

“Warga di pinggiran kota masih mengeluh soal air. Padahal sumber air ada di sekitar kita,” katanya.

Anhar menegaskan bahwa persoalan air bersih tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

“Air bersih itu kebutuhan pokok. Kalau ini belum merata, berarti ada yang belum beres dalam pelayanan,” tegasnya.

Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda bersama Perumdam untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah yang belum terlayani, sekaligus menyusun langkah percepatan agar kesenjangan layanan tidak terus berulang.

“Harus ada data yang jelas, wilayah mana saja yang belum teraliri, apa kendalanya, dan kapan target penyelesaiannya,” ucap Anhar.

Terkait wacana pemanfaatan Sungai Mahakam secara lintas daerah, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengaburkan persoalan internal yang masih dihadapi Samarinda.

“Kerja sama boleh saja, tapi jangan sampai warga sendiri tertinggal,” tandasnya.

DPRD Samarinda berharap pemerataan layanan air bersih dapat menjadi fokus utama kebijakan ke depan, sehingga seluruh warga kota memiliki akses air yang adil dan berkelanjutan.