SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan dengan membuka banyak lowongan kerja. Yang lebih penting, menurut DPRD, adalah memastikan kualitas serapan tenaga kerja, kesesuaian kompetensi, serta keberlanjutan pekerjaan bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa tantangan utama ketenagakerjaan saat ini bukan lagi soal minimnya informasi lowongan, melainkan efektivitas sistem penyaluran tenaga kerja dan kesiapan sumber daya manusia lokal.

“Kita harus jujur melihat persoalan ketenagakerjaan. Yang dibutuhkan bukan hanya informasi kerja, tapi kepastian penyerapan dan keberlanjutan pekerjaan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Baca Lainnya :

• Sekolah di Kawasan Padat Dinilai Rawan, DPRD Samarinda Dorong Audit Keselamatan Pendidikan0
• Antrean Raperda Mengular, DPRD Samarinda Waspadai Regulasi Hanya Jadi Arsip0
• DPRD Samarinda Fokus Jaga Kenyamanan Ibadah dan Stabilitas Bahan Pokok Jelang Natal0
• Perizinan Ritel Dinilai Semrawut, DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Kendali Pemerintah0
• DPRD Samarinda Soroti Celah Korupsi, Tekankan Fungsi Pengawasan Anggaran0

Menurut Novan, pemerintah daerah perlu memiliki data riil terkait jumlah tenaga kerja yang benar-benar terserap, sektor dominan penyerap tenaga kerja, serta kelompok usia yang paling rentan menganggur. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Tanpa data pascapenyaluran tenaga kerja, kita hanya menebak-nebak. Padahal kebijakan harus berbasis angka dan fakta lapangan,” katanya.

Ia menilai masih terjadi ketimpangan antara kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi pencari kerja, khususnya lulusan baru. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Samarinda.

“Kalau lulusan terus bertambah tapi kompetensinya tidak nyambung dengan kebutuhan dunia kerja, angka pengangguran akan stagnan,” tegasnya.

Novan juga mendorong peran aktif Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja lokal secara berkala, sekaligus memastikan perusahaan menyediakan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

“Peran Disnaker harus lebih strategis, bukan sekadar administratif. Harus bisa menjadi jembatan antara dunia usaha dan tenaga kerja lokal,” ucapnya.

DPRD Samarinda menilai isu ketenagakerjaan perlu ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Menurut Novan, keberhasilan kebijakan diukur dari menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya kualitas hidup pekerja.

“Kalau pengangguran turun dan tenaga kerja kita terserap dengan baik, barulah kebijakan itu bisa disebut berhasil,” tandasnya.