SAMARINDA – Rendahnya daya dorong literasi dinilai menjadi salah satu penghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Samarinda. DPRD Kota Samarinda menilai literasi belum ditempatkan sebagai agenda strategis dalam kebijakan pembangunan daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa literasi seharusnya menjadi fondasi utama dalam mencetak SDM unggul, bukan sekadar program pelengkap di sektor pendidikan.

“Literasi itu pondasi. Kalau membaca saja tidak dibiasakan, sulit berharap kualitas SDM kita bisa bersaing,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Baca Lainnya :

• Perda Dinilai Tumpul di Lapangan, DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Pengawasan Lingkungan0
• DPRD Samarinda Soroti Kualitas Serapan Kerja, Bukan Sekadar Ketersediaan Lowongan0
• Sekolah di Kawasan Padat Dinilai Rawan, DPRD Samarinda Dorong Audit Keselamatan Pendidikan0
• Antrean Raperda Mengular, DPRD Samarinda Waspadai Regulasi Hanya Jadi Arsip0
• DPRD Samarinda Fokus Jaga Kenyamanan Ibadah dan Stabilitas Bahan Pokok Jelang Natal0

Ia menilai capaian Tingkat Gemar Membaca (TGM) di Samarinda yang tercatat mengalami peningkatan belum sepenuhnya mencerminkan perubahan budaya membaca yang nyata di masyarakat.

“Angkanya naik, tapi dampaknya belum terasa. Budaya membaca masih belum menjadi kebiasaan sehari-hari,” katanya.

Puji menyoroti belum adanya kebijakan yang kuat dan terarah untuk mendorong penguatan literasi lintas sektor. Tanpa payung kebijakan yang jelas, menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sulit bergerak secara terintegrasi.

“Kalau tidak ada kebijakan yang kuat, OPD akan berjalan sendiri-sendiri. Literasi tidak bisa dibangun secara parsial,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi keterbatasan ruang gerak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Samarinda akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut dinilai membuat program literasi kehilangan daya dorong.

“Dinas teknis seharusnya menjadi motor inovasi literasi. Tapi kalau anggarannya tertekan, programnya pasti berjalan di tempat,” ucap Puji.

Menurutnya, lemahnya literasi akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, hingga daya saing daerah.

“Kalau literasi terus diabaikan, jangan heran jika kualitas SDM kita tertinggal,” ujarnya.

Meski demikian, Puji menegaskan bahwa pembangunan budaya literasi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dinilai penting agar membaca menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban.

“Pemerintah membuka jalan, tapi masyarakat juga harus mau melangkah. Tanpa kesadaran bersama, literasi tidak akan tumbuh,” pungkasnya.