ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Proses revitalisasi Pasar Pagi Samarinda menuai perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda. 

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti keresahan yang dirasakan para pedagang lama, terutama terkait isu pengurangan luas lapak dan rencana alokasi ruang untuk pedagang daring (online).

Menurut Rohim, para pedagang lama yang telah bertahun-tahun menggantungkan hidup di Pasar Pagi seharusnya menjadi prioritas utama dalam proses penataan kembali setelah revitalisasi.

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Kendalikan Ritel Modern dan Lindungi UMKM0
• DPRD Samarinda Desak Penindakan Tegas terhadap Kasus Doxing0
• Kurang Dikenal Warga, DPRD Minta Sosialisasi Sekolah Rakyat Ditingkatkan0
• DPRD Samarinda Minta Hentikan Praktik Jual Beli Buku di Sekolah Negeri0
• Program Makan Bergizi Belum Merata, DPRD Samarinda Dorong Pemerintah Perluas Cakupan Sekolah0

“Silakan jika ada ruang untuk pedagang online, tapi jangan sampai itu mengorbankan pedagang lama. Mereka sudah lama jadi bagian dari denyut ekonomi pasar,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas ukuran lapak yang dikabarkan mengecil setelah renovasi. Kondisi ini dinilai bisa menghambat aktivitas jual beli dan menyulitkan pedagang menyimpan stok barang.

“Lapak yang dulu cukup luas, sekarang malah sempit. Ini pasti berdampak pada kelancaran usaha mereka. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang adil,” kata Rohim.

Lebih lanjut, ia mengingatkan potensi terjadinya konflik antarpedagang jika proses penataan dilakukan tanpa transparansi dan keadilan. 

Pemerintah, tegasnya, harus menyelesaikan penempatan pedagang lama terlebih dahulu sebelum membuka ruang bagi pedagang baru.

“Jangan sampai timbul gesekan sosial. Pedagang lama harus dikembalikan ke tempatnya sesuai hak dan dokumen yang mereka miliki. Setelah itu baru bicara soal penambahan,” terangnya.

Rohim berharap revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha kecil.

“Tujuan revitalisasi seharusnya untuk memperbaiki, bukan menimbulkan masalah baru. Pastikan semua pihak merasa dilibatkan dan diuntungkan,” pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)