Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang memperkuat implementasi transaksi non-tunai di sektor pelayanan publik dengan menyerahkan perangkat pembayaran digital kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (23/7).

Perangkat tersebut diserahkan secara simbolis kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di berbagai layanan.

Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, menyampaikan implementasi digitalisasi transaksi daerah terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga semester I 2026, transaksi pajak daerah yang dilakukan secara digital telah mencapai 83,4 persen, sedangkan retribusi daerah mencapai 95,3 persen.

Baca Lainnya :

• DKP3 Bontang Perketat Pengawasan Mutu Bantuan Pakan Demi Dukung Produktivitas Pembudidaya0
• Wawali Minta Persiapan Sekolah Rakyat Dipacu, OPD Diminta Tuntaskan Tugas Sesuai Kewenangan0
• DKP3 Bontang Perkuat Kelompok Pembudidaya Ikan Lewat Bantuan Kolam, Benih, dan Pakan0
• DKP3 Bontang Dorong Masjid Jadi Sentra Urban Farming Lewat Program GEMPARDAH0
• DKP3 Bontang Fokus Sinkronisasi Data Nelayan dan Petani untuk Program BPJS Ketenagakerjaan0

Ia juga mengungkapkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi pada 2026 sebesar Rp355,73 miliar. Hingga semester pertama, realisasinya telah mencapai Rp182,46 miliar.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan perluasan transaksi non-tunai harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintah.

“Perangkat yang diserahkan hari ini harus dimanfaatkan secara optimal agar pelayanan semakin cepat, praktis, dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan pembayaran secara non-tunai,” ujar Neni.

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya bertujuan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.

Neni berharap seluruh perangkat daerah terus memperluas pemanfaatan sistem pembayaran elektronik dengan memperkuat kolaborasi bersama Bank Indonesia, Bankaltimtara, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Semakin luas transaksi digital diterapkan, semakin kuat pula tata kelola keuangan daerah yang dapat kita bangun. Karena itu saya berharap seluruh OPD terus berinovasi agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan pembayaran non-tunai,” tutupnya.