- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Kurang Dikenal Warga, DPRD Minta Sosialisasi Sekolah Rakyat Ditingkatkan

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Program Sekolah Rakyat (SR) yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu di Samarinda dinilai belum tersosialisasi dengan baik.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menyampaikan bahwa masih banyak warga yang belum memahami konsep maupun tata cara pendaftaran program tersebut.
“Banyak warga, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, bertanya-tanya soal Sekolah Rakyat. Mereka bingung, bahkan tidak tahu program ini ada,” ujar Harminsyah.
Minimnya penyebaran informasi dinilai menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Karena itu, Harminsyah mendorong pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi secara lebih luas dan melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Dinas Pendidikan.
“Ini tanggung jawab bersama. DPRD saja sudah mulai turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan ke warga. Pemerintah juga harus lebih aktif,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan sistem pengaduan yang responsif serta pendampingan administratif, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.
“Kalau kita bicara inklusivitas, maka semua akses harus tersedia dan mudah dijangkau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harminsyah menyarankan agar Pemkot Samarinda membentuk satuan tugas khusus lintas instansi untuk memastikan program berjalan optimal, mulai dari proses perekrutan hingga evaluasi dampak.
“Kalau ingin hasilnya maksimal, koordinasi lintas sektor itu mutlak. Jangan biarkan program ini jalan sendiri,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa selain dibiayai oleh APBN, Sekolah Rakyat juga mendapat dukungan dana dari APBD Kota Samarinda. Menurutnya, hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Tidak boleh ada anak Samarinda yang kehilangan masa depannya hanya karena masalah ekonomi. Sekolah Rakyat adalah salah satu jawabannya, dan tugas kita bersama memastikan program ini benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tutupnya (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
