- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Program Makan Bergizi Belum Merata, DPRD Samarinda Dorong Pemerintah Perluas Cakupan Sekolah

Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (Foto : ARD)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar segera memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh sekolah yang ada di daerah.
Menurutnya, pemerataan program masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
“Program ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak dan konsentrasi belajar, tapi belum semua sekolah mendapatkan akses yang sama,” ujar Novan.
Ia menjelaskan bahwa sejauh ini pelaksanaan MBG baru menyasar sekolah-sekolah tertentu yang masuk dalam zonasi awal program. Sementara itu, masih banyak satuan pendidikan lain yang belum tersentuh, padahal kebutuhan gizi siswa merata di seluruh wilayah.
“Hanya sebagian sekolah yang sudah menikmati manfaat program ini. Padahal semua siswa berhak mendapatkan makanan bergizi tanpa pengecualian,” tambahnya.
Novan menekankan bahwa keberhasilan program MBG tak hanya bergantung pada penyediaan anggaran, tetapi juga koordinasi yang solid antara berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta pihak sekolah dan penyedia layanan makanan.
“Diperlukan kolaborasi yang terintegrasi agar mutu makanan tetap terjaga dan distribusi bisa menjangkau seluruh sekolah di Samarinda,” katanya.
Menurut Novan, jika pelaksanaan MBG dilakukan secara merata dan tepat sasaran, maka dampaknya akan terasa signifikan terhadap peningkatan kualitas belajar siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
“Anak-anak tidak boleh dibeda-bedakan dalam hal asupan gizi. Pemerintah harus hadir dan memastikan semua mendapatkan hak yang sama,” pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
