- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Program Makan Bergizi Belum Merata, DPRD Samarinda Dorong Pemerintah Perluas Cakupan Sekolah

Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (Foto : ARD)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar segera memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh sekolah yang ada di daerah.
Menurutnya, pemerataan program masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
“Program ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak dan konsentrasi belajar, tapi belum semua sekolah mendapatkan akses yang sama,” ujar Novan.
Ia menjelaskan bahwa sejauh ini pelaksanaan MBG baru menyasar sekolah-sekolah tertentu yang masuk dalam zonasi awal program. Sementara itu, masih banyak satuan pendidikan lain yang belum tersentuh, padahal kebutuhan gizi siswa merata di seluruh wilayah.
“Hanya sebagian sekolah yang sudah menikmati manfaat program ini. Padahal semua siswa berhak mendapatkan makanan bergizi tanpa pengecualian,” tambahnya.
Novan menekankan bahwa keberhasilan program MBG tak hanya bergantung pada penyediaan anggaran, tetapi juga koordinasi yang solid antara berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta pihak sekolah dan penyedia layanan makanan.
“Diperlukan kolaborasi yang terintegrasi agar mutu makanan tetap terjaga dan distribusi bisa menjangkau seluruh sekolah di Samarinda,” katanya.
Menurut Novan, jika pelaksanaan MBG dilakukan secara merata dan tepat sasaran, maka dampaknya akan terasa signifikan terhadap peningkatan kualitas belajar siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
“Anak-anak tidak boleh dibeda-bedakan dalam hal asupan gizi. Pemerintah harus hadir dan memastikan semua mendapatkan hak yang sama,” pungkasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
