- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
PKB Dorong Penguatan Peran Jamkrida untuk UMKM Kaltim

Keterangan Gambar : Juru bicara Fraksi PKB, Abdurahman KA. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur mendorong optimalisasi peran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dorongan ini disampaikan melalui juru bicara Fraksi PKB, Abdurahman KA, pada Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang II Tahun 2025, yang membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait penyertaan modal pemerintah daerah.
“Jamkrida bukan sekadar BUMD, tetapi instrumen strategis untuk memperluas akses permodalan UMKM. Penyertaan modal yang dibahas harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas Jamkrida agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Baca Lainnya :
- PKB Soroti Urgensi Revisi Perda PT Migas Mandiri Pratama0
- PDIP Minta Pemprov Perjelas Substansi Revisi Perda BUMD0
- Gerindra Dukung Revisi Dua Perda BUMD Kaltim0
- Fraksi PAN–Nasdem Desak Revisi Perda Jamkrida untuk Perkuat UMKM0
- Fraksi PKS Minta Revisi Perda Jamkrida Berpihak pada UMKMK0
Fraksi PKB menilai peran Jamkrida semakin vital di tengah kondisi ekonomi pasca-pandemi dan fluktuasi harga komoditas global. Karena itu, perusahaan dituntut menyesuaikan strategi bisnis dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan pembiayaan digital.
Abdurahman juga menekankan perlunya pemerataan layanan hingga daerah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Berau.
“Jangan sampai Jamkrida hanya berfokus di kota besar. Potensi ekonomi pedalaman sangat besar dan harus dijangkau,” tegasnya.
Selain itu, PKB meminta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penyertaan modal. Setiap rupiah APBD, kata Abdurahman, harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menambah aset perusahaan.
Raperda penyertaan modal PT Jamkrida akan dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Fraksi PKB berharap prosesnya berjalan transparan, melibatkan berbagai pihak, dan menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat UMKM di seluruh wilayah Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
