ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran pendidikan yang baru mencapai 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Joni mendesak pemerintah daerah agar segera memperbaiki hal ini untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

“Anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan sebesar 20 persen belum sepenuhnya terealisasi. Ini menjadi perhatian serius kami,” kata Joni dalam wawancaranya dengan media baru-baru ini.

Joni menjelaskan bahwa anggaran ini diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, termasuk daerah-daerah pelosok, untuk memastikan pembangunan pendidikan yang merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Pembangunan Bandara di Kutai Timur Tersendat Perizinan, DPRD Terus Suarakan Solusi0
• Faizal Rachman Dorong Pengembangan Bisnis Hiburan Keluarga di Kutai Timur0
• Fitriyani Perjuangkan Keterlibatan Perempuan di Dunia Kerja dan Politik Kutai Timur0
• Dorong Kebijakan Asuransi Gagal Panen, Faizal Rachman Ingin Petani Kutai Timur Lebih Terlindungi0
• DPRD Kutai Timur Bahas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2024 di Paripurna Ke-320

Sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Joni menegaskan perlunya distribusi anggaran yang adil dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. “Undang-undang telah menetapkan besaran anggaran pendidikan, dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi ini dipenuhi secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah mengadakan briefing khusus untuk mengevaluasi dan menuntaskan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Joni berharap agar semua dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efisien dan efektif.

“Kami berharap agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen bisa dimaksimalkan sesuai dengan kemampuan APBD Kutim. Pemerintah harus bisa memenuhi target ini agar sesuai dengan aturan pusat,” tambah Joni.

Joni juga mencatat bahwa alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan berlaku secara nasional, namun penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah, dari tingkat atas hingga ke bawah. (Adv)

Views: 562