ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Rencana pembangunan bandar udara (bandara) di Kutai Timur terus menjadi sorotan, terutama di kalangan anggota DPRD. Hingga kini, proyek tersebut belum menunjukkan perkembangan yang berarti, dengan salah satu hambatan utamanya adalah perizinan. Hal ini diungkapkan oleh Yusuf T Silambi, anggota Komisi C DPRD Kutim, yang menyoroti pentingnya percepatan pembangunan bandara tersebut.

Yusuf menjelaskan bahwa idealnya, bandara di Kutim sudah bisa terealisasi paling lambat tahun 2025. Namun, proses perizinan yang rumit menjadi kendala utama. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan bandara ini, agar tidak tergantung pada landasan yang dimiliki PT Kaltim Prima Coal (KPC). Dengan demikian, bandara bisa digunakan secara mandiri tanpa terganggu oleh kepentingan pihak lain.

"Pembangunan bandara sebaiknya melalui skema multi years agar lebih mudah direalisasikan. Meskipun selama ini PT KPC selalu membuka ruang kerja sama untuk penggunaan landasannya, saya sarankan pemerintah mencari lokasi baru untuk pembangunan bandara yang lebih mandiri," ujar Yusuf.

Baca Lainnya :

• Faizal Rachman Dorong Pengembangan Bisnis Hiburan Keluarga di Kutai Timur0
• Fitriyani Perjuangkan Keterlibatan Perempuan di Dunia Kerja dan Politik Kutai Timur0
• Dorong Kebijakan Asuransi Gagal Panen, Faizal Rachman Ingin Petani Kutai Timur Lebih Terlindungi0
• DPRD Kutai Timur Bahas Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2024 di Paripurna Ke-320
• Kebakaran di Gang Musolla, Dewan Soroti Akses Jalan Sempit dan Instalasi Listrik yang Tidak Standar0

Dorongan serupa juga disampaikan oleh Jimmi, anggota DPRD Kutim lainnya. Ia melihat kehadiran bandara sebagai langkah penting untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Jimmi, bandara bukan hanya mempermudah akses ke lokasi yang jauh, tetapi juga berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar untuk kegiatan ekonomi, baik lokal maupun antar daerah.

"Bandara akan membawa banyak dampak positif, bukan hanya sebagai sarana transportasi, tapi juga akan mempengaruhi perekonomian dunia, pola mobilitas, dan hubungan sosial. Pemerintah perlu segera mencari solusi agar pembangunan ini bisa terwujud," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Jimmi berharap pemerintah dapat segera mengatasi kendala perizinan agar masyarakat Kutim bisa menikmati transportasi udara yang lebih cepat dan efisien. "Masyarakat sangat menginginkan bandara ini, semoga bisa segera diwujudkan," pungkasnya. (Adv)

Views: 471