ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyambut baik usulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, untuk memindahkan jalur angkutan tambang dari jalan darat ke jalur sungai. Menurutnya, langkah ini merupakan solusi rasional atas kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Firnadi menegaskan bahwa infrastruktur jalan umum dibangun dengan dana rakyat dan semestinya dinikmati oleh rakyat, bukan justru dirusak oleh kendaraan industri bertonase besar seperti truk tambang dan angkutan sawit.

“Jalan itu dibangun untuk rakyat, bukan untuk rusak karena kendaraan tambang. Jadi kalau usulan jalur sungai ini bisa direalisasikan, kami sangat mendukung,” ujar Firnadi.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dorong Pemuda Kuasai Skill Hadapi Tantangan Pembangunan dan IKN0
• Rencana Pembangunan RS Internasional di Samarinda Disambut Positif, DPRD Ingatkan Pemerataan Layanan0
• Sigit Wibowo Dorong Balikpapan Siapkan Langkah Konkret Hadapi Banjir dan Cuaca Ekstrem0
• Permasalahan Aset Pemprov Kaltim Kembali Disorot, DPRD Dorong Pembentukan Pansus0
• Ananda Moeis: DPRD Kaltim Fokus Kerja, Tak Terpengaruh Putusan MK soal Pemilu Terpisah0

Ia menyebut, usulan ini sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan jalan umum terbebas dari beban berat kendaraan industri. Pemanfaatan jalur sungai, menurutnya, adalah opsi paling logis untuk mengurangi kerusakan jalan yang terus berulang setiap tahun.

Lebih lanjut, Firnadi mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya telah mencoba dua pendekatan untuk mengatasi masalah ini, namun belum memberikan hasil optimal. Pertama, pembatasan tonase kendaraan yang tidak bertahan lama karena lemahnya pengawasan. Kedua, regulasi tentang jalur khusus angkutan tambang dan sawit yang hingga kini belum terealisasi di lapangan.

“Dua pendekatan itu sudah pernah dicoba, tapi faktanya tidak efektif. Maka, jika sekarang wacananya beralih ke sungai, kita tunggu konsep dan implementasinya seperti apa,” tegasnya.

Meski dinilai sebagai langkah ideal, Firnadi tetap mengingatkan bahwa pengalihan jalur ke sungai tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah potensi konflik lalu lintas air dan dampak sosial terhadap masyarakat bantaran sungai.

“Kita perlu konsep yang matang. Jangan sampai memindahkan masalah dari darat ke air. Pemerintah harus menjelaskan secara teknis dan transparan, termasuk bagaimana tanggapan dari pelaku industri tambang,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh pihak dapat duduk bersama menyusun rencana yang benar-benar terukur dan bisa dijalankan. Menurutnya, pelajaran dari kegagalan kebijakan sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada rakyat.

“Semua pihak harus dilibatkan. Jangan sampai kebijakan ini hanya jadi wacana tanpa implementasi. Kita butuh langkah nyata yang benar-benar pro-rakyat,” pungkas Firnadi. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)