Dalam interupsinya, Sarkowi menyampaikan bahwa DPRD kerap menerima berbagai keluhan terkait pengelolaan aset, khususnya aset yang merupakan limpahan dari perubahan kewenangan antara kabupaten/kota ke provinsi.

“Kita sering menerima aspirasi terkait aset, termasuk yang merupakan peninggalan dari perubahan kewenangan. Sampai sekarang masih menyisakan ketidakberesan,” ujarnya di hadapan pimpinan dewan.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan aset daerah kembali menjadi temuan penting dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, menurutnya, DPRD harus mengambil langkah serius dan konkret.

“Sejauh ini mungkin bisa diberikan informasi, bagaimana kelanjutan rencana pembentukan Pansus Aset? Apakah sudah dibicarakan dengan Gubernur atau masih dalam tahap koordinasi?” tanya Sarkowi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memastikan bahwa proses pembentukan Pansus Aset sedang berjalan. Ia menyebutkan bahwa setiap fraksi telah diminta mengajukan nama perwakilan anggotanya.

“Soal pansus, Pak Sarkowi, saat ini sedang berproses. Kita sudah minta kepada masing-masing fraksi untuk mengirimkan nama-nama anggotanya. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami informasikan,” jelas Hasanuddin.

Meskipun belum merinci batas waktu pembentukan pansus, Hasanuddin menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menyampaikan perkembangannya secara terbuka.

Permasalahan aset menjadi salah satu catatan penting dalam tata kelola pemerintahan di Kaltim. DPRD berharap pembentukan pansus dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penataan dan optimalisasi aset daerah secara transparan dan akuntabel. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)