ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Komitmen Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Timur dalam memperkuat pelayanan publik kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja bersama di Kabupaten Berau, Rabu (16/07/2025). Dua fasilitas strategis menjadi sorotan utama, yakni Rumah Sehat Baznas (RSB) dan Gedung UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim Wilayah Berau, yang dinilai penting untuk mendukung akses kesehatan dan transparansi fiskal di daerah.

Anggota DPRD Kaltim yang hadir, Syarifatul Sya’diah, Apansyah, dan Husin Djufrie, menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan program dan dampaknya bagi masyarakat. Syarifatul menekankan bahwa kehadiran fasilitas semacam ini tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian semata.

“Kami mengapresiasi keberadaan RSB dan UPTD PPRD. Tapi yang lebih penting adalah keberlanjutan program dan integrasi sistemnya dengan kebutuhan nyata masyarakat. Harus ada SDM yang mumpuni, sistem pengawasan yang jelas, dan desain jangka panjang agar dampaknya struktural,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dampingi Gubernur Tinjau Tambang di Kutim, Soroti Pajak Alat Berat dan Konservasi Lingku0
• Komisi IV DPRD Kaltim Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2025, Soroti Kendala dan Rencana Perbaikan0
• Komisi III DPRD Kaltim Tinjau Badan Penghubung di Jakarta, Soroti Sarana dan Peran Promosi Daerah0
• DPRD Kaltim Kawal Penyaluran Gratispol dan Jospol di Berau0
• DPRD Kaltim Dorong Sinergi Nyata Jaga Stabilitas Berau sebagai Gerbang Strategis Kaltim0

Apansyah menyatakan bahwa DPRD akan terus mendorong replikasi inisiatif serupa di wilayah lain, namun tetap dengan pengawalan ketat terhadap efektivitas dan pemerataan manfaat program.

“Pembangunan jangan sekadar fisik. Harus fungsional. Uang rakyat yang digunakan mesti menghasilkan manfaat langsung. Itulah yang kami kawal,” tegasnya.

Sementara itu, Husin Djufrie menyoroti pentingnya pengawasan legislatif sebagai bagian dari keseimbangan demokrasi daerah.

“Kami tidak hanya hadir untuk menyaksikan, tetapi memastikan fasilitas ini benar-benar memberi dampak. Pelayanan publik tidak boleh hanya megah secara visual, tapi kosong secara fungsi,” jelasnya.

Kunjungan ini sekaligus menandai pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pelayanan publik yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada rakyat. Masukan kritis dari para wakil rakyat menjadi penegas bahwa reformasi birokrasi harus dibarengi dengan keberanian mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelayanan hingga ke akar kebijakan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)