ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Dalam upaya memperkuat koordinasi lintas sektor, tiga Anggota DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah, Husin Djufrie, dan Apansyah menghadiri kegiatan Pengarahan Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah yang digelar di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau, Rabu (16/7/2025). Forum strategis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, serta jajaran Forkopimda dan pejabat daerah lainnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara unsur legislatif, eksekutif, dan aparat keamanan dalam menghadapi tantangan geopolitik dan pembangunan wilayah perbatasan. Kabupaten Berau, yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, dinilai memiliki peran vital dalam peta pertahanan sekaligus ekonomi Kalimantan Timur. Namun, potensi strategis tersebut juga diiringi dengan kerentanan terhadap ancaman lintas batas, penyelundupan, serta gangguan keamanan yang berpotensi menghambat investasi dan pariwisata.

Anggota DPRD Kaltim Husin Djufrie menekankan bahwa sinergi antarlembaga bukan sekadar seremoni, melainkan kebutuhan fundamental dalam menjaga stabilitas daerah. “Berau bukan sekadar wilayah pinggiran, tapi pintu masuk strategis Kaltim. Tanpa koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan DPRD, kita berisiko kehilangan arah dalam pembangunan dan pengamanan wilayah,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Kawal Rekonstruksi Jalan Talisayan–Tanjung Redeb, Tegaskan Komitmen Terhadap Pembangunan0
• Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Program Gratispol: Wujud Nyata Penguatan Toleransi dan Kerja Sosial0
• MTQ ke-45 Kaltim Resmi Dibuka, Ketua DPRD: Momentum Perkuat Nilai Keagamaan0
• Tinjau Biduk-Biduk, Dorong Pengembangan Wisata Kelas Dunia di Berau0
• DPRD Kaltim Dukung Perekrutan SPPI, Dorong Percepatan Realisasi Program Gizi Gratis Nasional0

Husin juga menyoroti peran legislatif sebagai mitra strategis, bukan hanya pengawas. Menurutnya, kebijakan keamanan harus disusun secara proaktif dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Kami hadir untuk memastikan kebijakan dirancang secara responsif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjamin rasa aman,” ujarnya.

Forum ini juga menjadi ruang refleksi atas masih adanya ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan yang kerap menghambat efektivitas koordinasi lintas lembaga. DPRD Kaltim mendorong agar sinergi tak berhenti pada simbol dan wacana, melainkan diwujudkan melalui kebijakan terpadu, alokasi anggaran yang adaptif, serta pelibatan aktif masyarakat sipil.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama. Namun lebih dari seremoni, kehadiran DPRD Kaltim dalam forum ini menegaskan bahwa stabilitas wilayah strategis seperti Berau menuntut komitmen politik, keberanian institusional, dan kolaborasi nyata untuk melampaui sekat sektoral demi kepentingan rakyat.(SRA/ADV/DPRDKALTIM)