ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur turut mendampingi Gubernur Kaltim dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur, Senin (14/7/2025), dengan salah satu agenda utama meninjau operasional PT Indexim Coalindo, perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kecamatan Kaliorang. Kunjungan ini menjadi ajang evaluasi kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan.

Anggota DPRD Kaltim, Apansyah, menyampaikan bahwa transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kendaraan operasional atau alat berat masih kurang tersosialisasi kepada publik. Ia menekankan pentingnya pengelolaan pajak sektor tambang secara adil dan terbuka demi mendukung peningkatan pendapatan daerah.

“Pajak alat berat harus dikelola transparan agar masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Komisi IV DPRD Kaltim Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2025, Soroti Kendala dan Rencana Perbaikan0
• Komisi III DPRD Kaltim Tinjau Badan Penghubung di Jakarta, Soroti Sarana dan Peran Promosi Daerah0
• DPRD Kaltim Kawal Penyaluran Gratispol dan Jospol di Berau0
• DPRD Kaltim Dorong Sinergi Nyata Jaga Stabilitas Berau sebagai Gerbang Strategis Kaltim0
• DPRD Kaltim Kawal Rekonstruksi Jalan Talisayan–Tanjung Redeb, Tegaskan Komitmen Terhadap Pembangunan0

Di sisi lain, DPRD Kaltim mengapresiasi langkah PT Indexim dalam menjalankan upaya konservasi lingkungan. Salah satunya melalui pengembangan Arboretum Tempudo seluas 648 hektare sebagai miniatur hutan tropis dan habitat satwa endemik. Apansyah menilai langkah ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara industri dan kelestarian ekosistem.

Dari sisi ekonomi, aktivitas tambang di Kaliorang disebut menghasilkan perputaran uang hingga Rp5 miliar, dengan sekitar Rp3 miliar di antaranya berputar di tingkat kecamatan. Meski begitu, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

“Kami tidak menutup mata terhadap risiko ekologis. Harus ada sinergi nyata antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” tegas Apansyah.

Turut serta dalam rombongan, anggota DPRD Kaltim Syarifatul Syadiah, Agus Aras, dan Budianto, bersama Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta jajaran pejabat ESDM Kaltim dan tokoh pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bentuk komitmen DPRD Kaltim dalam memastikan industri pertambangan berjalan seimbang antara kepentingan fiskal, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)