ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Rabu (16/7/2025), untuk mengevaluasi kondisi aset dan fasilitas, serta memperkuat koordinasi lintas instansi di wilayah Jabodetabek. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan efektivitas promosi daerah.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, rombongan turut diikuti oleh anggota Komisi III seperti Jahidin, Subandi, dan Abdul Rahman Agus. Mereka disambut oleh Kepala Seksi Promosi dan Informasi Badan Penghubung, Endang Sri Wahyuni, beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Reza menegaskan bahwa Badan Penghubung harus menjadi representasi aktif Kalimantan Timur di tingkat nasional. Ia juga mendorong optimalisasi media promosi seperti videotron dan digital signage guna memperluas eksistensi Kaltim di ruang publik Jakarta.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Kawal Penyaluran Gratispol dan Jospol di Berau0
• DPRD Kaltim Dorong Sinergi Nyata Jaga Stabilitas Berau sebagai Gerbang Strategis Kaltim0
• DPRD Kaltim Kawal Rekonstruksi Jalan Talisayan–Tanjung Redeb, Tegaskan Komitmen Terhadap Pembangunan0
• Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Program Gratispol: Wujud Nyata Penguatan Toleransi dan Kerja Sosial0
• MTQ ke-45 Kaltim Resmi Dibuka, Ketua DPRD: Momentum Perkuat Nilai Keagamaan0

“Badan Penghubung harus menjadi garda depan dalam menjalin sinergi antarwilayah dan kampanye program strategis Kaltim,” ujar Reza.

Ia juga menyoroti kondisi asrama mahasiswa Kaltim di Jakarta yang dinilai belum layak, serta mendorong peran Badan Penghubung sebagai “orang tua asuh” yang aktif mendampingi mahasiswa perantau asal Kaltim.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan pentingnya peran Badan Penghubung sebagai simpul koordinasi lintas sektor dan promosi daerah. Ia meminta kejelasan terkait arah kebijakan, program prioritas, dan rincian alokasi anggaran Tahun 2025 agar fungsi pengawasan DPRD berjalan optimal.

“Kami ingin mengetahui arah strategis dan nilai anggaran agar bisa melakukan pengawasan secara komprehensif,” ujarnya.

Hasanuddin juga menekankan perlunya evaluasi terhadap kesiapan fasilitas pendukung, seperti akomodasi transit untuk pejabat dan mahasiswa, serta optimalisasi forum komunikasi antardaerah. Ia mendorong agar Badan Penghubung dapat menjadi media promosi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Badan Penghubung bisa menjadi platform kampanye program unggulan seperti Gaspol dan Jospol melalui pendekatan digital yang modern dan mudah diakses,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Endang Sri Wahyuni menjelaskan bahwa Badan Penghubung Kaltim memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar pada Tahun 2025, yang dialokasikan untuk dua program utama: pelayanan penghubung dan program penunjang.

“Program ini mencakup fasilitasi teknis untuk pejabat daerah, pengelolaan mess, kerja sama lintas lembaga, serta promosi potensi daerah melalui Anjungan Kaltim di TMII dan berbagai event di Jabodetabek,” paparnya.(SRA/ADV/DPRDKALTIM)