ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Rencana rampungnya pembangunan wahana Waterboom di Pulau Kumala, Tenggarong, pada Desember 2025 disambut positif oleh DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Proyek senilai Rp400 miliar ini dinilai sebagai momentum kebangkitan ikon wisata daerah yang sempat mati suri.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai revitalisasi Pulau Kumala merupakan langkah strategis untuk mengembalikan fungsinya sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus lokomotif ekonomi lokal.

“Saya menyayangkan ini agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Wahana lama harus direnovasi agar kawasan ini kembali hidup,” ujar Salehuddin belum lama ini.

Baca Lainnya :

• DPRD Soroti Lemahnya Pengcab Cabor Jelang PON 2028, Hanya 6 Daerah yang Aktif0
• Jahidin Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Aset Pemprov Kaltim di Jalan Angklung0
• Sarkowi Soroti Tumpulnya Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Perusahaan Besar0
• Salehuddin Tegaskan: Tak Ada Toleransi Lagi untuk Kendaraan ODOL dan Jalan Umum Dijadikan Hauling0
• Reklamasi Fiktif Tambang Kaltim Disorot DPRD, Salehuddin Apresiasi Langkah Tegas Kejati0

Ia menyebut selama ini Pulau Kumala belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia berharap proyek Waterboom tidak hanya menjadi wahana hiburan, tetapi juga memberi dampak ekonomi nyata bagi daerah dan masyarakat sekitar.

“Investasi Rp400 miliar itu jangan sampai jadi sia-sia. Yang penting ada kembalinya ke PAD,” tegasnya.

Selain aspek pendapatan, Salehuddin juga mengingatkan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) untuk belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk kegagalan dalam menjalin kerja sama dengan investor besar seperti Jatim Park. Ia menekankan pentingnya tata kelola kawasan wisata yang terencana dan berkelanjutan.

“Jangan sampai aset sebesar itu tidak digunakan dengan baik. Sayang kalau dibiarkan begitu saja,” tambahnya.

Ia juga menyoroti persoalan keamanan dan infrastruktur penunjang yang hingga kini masih minim. Salah satunya adalah lampu jembatan menuju Pulau Kumala yang belum berfungsi dan ketiadaan pengamanan di malam hari.

“Seperti di Jakarta, taman dibuka 24 jam tapi ada sistem pengamanannya. Di Kukar, jam 10 malam saja sudah sepi. Ini yang harus dibenahi,” tandasnya.

DPRD berharap revitalisasi Pulau Kumala tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup sistem pengelolaan yang profesional, dukungan UMKM lokal, serta menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata berdaya saing di tingkat nasional. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)