ANALOGNEWS.id, BONTANG - Upaya peningkatan kualitas layanan publik terus dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas inklusif yang kini semakin lengkap untuk memastikan seluruh pemohon, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan tanpa hambatan.

Berbagai fasilitas baru telah diintegrasikan ke area pelayanan sebagai bagian dari reformasi layanan. Di pintu masuk gedung, jalur landai khusus difabel kini menggantikan akses tangga yang sebelumnya menyulitkan pemohon berkursi roda maupun pengguna alat bantu jalan.

Perubahan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan layanan yang aman dan mudah diakses semua kelompok masyarakat.

Baca Lainnya :

• DPMPTSP Bontang Permudah Urus SPPL, Rampung dalam Tiga Hari Kerja0
• Tanpa Ribet Biaya, DPMPTSP Bontang Permudah Izin Bongkar Trotoar dengan Layanan Digital0
• DPMPTSP Perkuat Standar Keselamatan Pasien, Perizinan Penata Anestesi Kini Lebih Ketat dan Digital0
• DPMPTSP Bontang Bakal Kolaborasi Kemitraan Usaha Besar dan UMKM Lewat OSS0
• DPMPTSP Bontang Kawal Investasi, Pabrik Sabun Berbasis CPO Siap Dibangun di Bontang Lestari0

Memasuki area lobi, DPMPTSP Bontang juga menyediakan kursi roda yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh pemohon berkebutuhan khusus. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memberi rasa nyaman, terutama bagi warga yang membutuhkan dukungan mobilitas ketika mengurus dokumen perizinan.

Tak hanya pada aspek mobilitas, peningkatan fasilitas juga menyasar kebutuhan pemohon dengan gangguan pendengaran. Instansi ini kini menyediakan alat bantu dengar yang digunakan saat komunikasi di loket berlangsung sehingga informasi perizinan dapat diterima dengan jelas dan minim kesalahan.

Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan inklusif.

“Alat bantu dengar kita siapkan untuk pemohon yang kesulitan mendengar. Prinsipnya, tidak boleh ada warga yang tertinggal dari akses pelayanan,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Menurut Aspiannur, penyediaan fasilitas ramah difabel bukan sekadar penambahan sarana, melainkan implementasi dari prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik. Ia menyebut bahwa aksesibilitas menjadi salah satu pilar penting dalam kebijakan pelayanan modern.

“Kami ingin memastikan semua pemohon merasa nyaman dan tidak mengalami hambatan. Pelayanan publik harus memberikan kemudahan yang setara bagi setiap orang,” jelasnya. (Adv)