ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Wilayah Balikpapan. Kunjungan ini bertujuan untuk memonitor capaian pendapatan daerah pada semester I/2025 sekaligus mengevaluasi upaya untuk mencapai target pada semester II/2025.

Dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, dan didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel, rombongan diterima langsung oleh Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati. Kunjungan ini juga dihadiri sejumlah anggota Banggar, termasuk Firnadi Ikhsan, Agusriansyah Ridwan, Sarkowi V Zahry, dan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Yenni Eviliana menyoroti pentingnya memantau capaian pendapatan pajak untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap agar kendala yang dihadapi oleh UPTD PPRD dapat diidentifikasi dan segera diatasi guna meningkatkan kinerja.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Bentuk Tim Kajian Longsor KM 28 Desa Batuah, Tinjau Ulang Faktor Penyebab0
• Komisi III DPRD Kaltim Gelar RDP Bahas Longsor Desa Batuah, Tuntut Tanggung Jawab Perusahaan0
• Bapemperda Tegaskan Pentingnya Sinergi untuk Percepatan Pembahasan Raperda0
• Bapemperda DPRD Kaltim Tunggu Kelengkapan Dokumen untuk Usulan Raperda Amdal Lalin dan Penataan Alur0
• Gratispol Kaltim: DPRD Minta Penguatan Dasar Hukum agar Program Berkelanjutan0

“Peningkatan pendapatan pajak sangat penting untuk mendukung APBD Kaltim. Kami ingin tahu persentase capaian hingga Juni dan apa saja kendala yang menghambat agar bisa segera dievaluasi dan diselesaikan,” ujar Yenni.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Banggar DPRD Kaltim. Ia menilai kunjungan ini memberikan manfaat dalam mengevaluasi pelayanan pajak yang diberikan kepada masyarakat, terutama menjelang berakhirnya program relaksasi pajak pada akhir Juni.

“Saya cukup terkejut dengan animo masyarakat yang masih tinggi meski relaksasi pajak akan segera berakhir. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat,” ungkap Ismiati. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)