ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur mendorong pemerintah provinsi segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat dasar hukum program pendidikan gratis "Gratispol." Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai Perda sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini di masa depan.

Nurhadi mengungkapkan, tanpa payung hukum yang kuat, pelaksanaan Gratispol berpotensi tidak berkelanjutan, terutama jika terjadi pergantian kepala daerah. Ia mengingatkan, program ini tidak boleh bergantung semata pada kebijakan gubernur saat ini.

“Kami mendesak agar dibuatkan perda sebagai bentuk penguatan. Program ini sangat baik, tetapi harus ada jaminan keberlanjutan melalui payung hukum yang jelas,” katanya.

Baca Lainnya :

• Gratispol Kaltim Disambut Positif, DPRD Soroti Pentingnya Kejelasan Teknis0
• DPRD Sebut Bendung Telake Tak Bisa Ditangani Sendiri, Perlu Peran Pemerintah Provinsi0
• Syahrudin Dorong Optimalisasi Kredit Alsintan untuk Perkuat Sentra Pertanian di PPU0
• Syahrudin Soroti Ketiadaan Cold Storage dan Dermaga Rusak, Nelayan PPU Kesulitan Simpan Hasil Laut0
• Jalan Tanah di Babulu Perlu Diperbaiki Jika Ingin Serius Jadi Lumbung Pangan0

Selain itu, Nurhadi mengkritisi minimnya keterlibatan DPRD dalam penyusunan teknis program. Ia mengaku belum mengetahui siapa saja yang tergabung dalam tim transisi yang ditugaskan menangani implementasi Gratispol.

“Kami dengar ada tim transisi, tapi kami di DPRD bahkan tidak tahu siapa mereka. Kami berharap gubernur membuka komunikasi yang lebih baik agar tidak ada kebingungan, baik di tingkat internal pemerintah maupun masyarakat luas,” tuturnya.

Nurhadi juga mengingatkan pentingnya menjaga program ini agar tidak menjadi komoditas politik semata. Ia berharap program Gratispol benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan hanya sekadar janji kampanye. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)