- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Wakil Ketua I DPRD PPU Dorong Optimalisasi Fasilitas Kantor SKPD

Keterangan Gambar : Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin. (Istimewa)
ANALOGNEWS.id, PPU- Raup Muin, Ketua DPRD PPU, menyoroti pentingnya pengoptimalan fasilitas pemerintah untuk mendukung kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menurutnya, SKPD harus memiliki kantor sendiri agar dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pegawainya.
“Fasilitas yang ada kalau tidak dimaksimalkan juga susah. Kita berharap semua SKPD itu ada kantor sendiri untuk beroperasi,” tegasnya.
Baca Lainnya :
- Ketua DPRD PPU: Pendirian BLK Harus Efisien dan Sesuai Kebutuhan Peserta0
- DPRD PPU Desak Sinkronisasi Tata Ruang untuk Permudah Investasi0
- DPRD PPU Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Budidaya Rumput Laut yang Lebih Aman0
- Komisi I DPRD PPU Usul Audit Izin Usaha di Sekitar IKN0
- DPRD PPU Dorong Pemerintah Beri Dukungan untuk Tingkatkan Usaha Ikan Asin Masyarakat Lokal0
Raup Muin menekankan bahwa infrastruktur kantor SKPD yang memadai merupakan hal yang krusial dalam mendukung efisiensi pelayanan publik. Dengan memiliki kantor yang sesuai, SKPD dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, Raup Muin juga mengakui bahwa kendala utama dalam hal ini adalah masalah anggaran. Untuk membangun infrastruktur kantor SKPD yang memadai, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan memadai dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Raup Muin mendorong agar alokasi anggaran tidak hanya digunakan untuk membeli aset seperti kendaraan, tetapi juga untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah ada agar tidak terbuang percuma.
“Tetapi persoalannya ini kan ada di masalah anggaran. Pemerintah wajib memenuhi infrastruktur dan jangan hanya memenuhi aset untuk membeli kendaraan seperti mobil sementara pemeliharaannya tidak dilakukan kan mubazir,” tekannya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan fasilitas pemerintah dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional SKPD dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.










.jpg)
