- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Wakil Ketua I DPRD PPU Dorong Optimalisasi Fasilitas Kantor SKPD

Keterangan Gambar : Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin. (Istimewa)
ANALOGNEWS.id, PPU- Raup Muin, Ketua DPRD PPU, menyoroti pentingnya pengoptimalan fasilitas pemerintah untuk mendukung kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menurutnya, SKPD harus memiliki kantor sendiri agar dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pegawainya.
“Fasilitas yang ada kalau tidak dimaksimalkan juga susah. Kita berharap semua SKPD itu ada kantor sendiri untuk beroperasi,” tegasnya.
Baca Lainnya :
- Ketua DPRD PPU: Pendirian BLK Harus Efisien dan Sesuai Kebutuhan Peserta0
- DPRD PPU Desak Sinkronisasi Tata Ruang untuk Permudah Investasi0
- DPRD PPU Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Budidaya Rumput Laut yang Lebih Aman0
- Komisi I DPRD PPU Usul Audit Izin Usaha di Sekitar IKN0
- DPRD PPU Dorong Pemerintah Beri Dukungan untuk Tingkatkan Usaha Ikan Asin Masyarakat Lokal0
Raup Muin menekankan bahwa infrastruktur kantor SKPD yang memadai merupakan hal yang krusial dalam mendukung efisiensi pelayanan publik. Dengan memiliki kantor yang sesuai, SKPD dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, Raup Muin juga mengakui bahwa kendala utama dalam hal ini adalah masalah anggaran. Untuk membangun infrastruktur kantor SKPD yang memadai, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan memadai dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Raup Muin mendorong agar alokasi anggaran tidak hanya digunakan untuk membeli aset seperti kendaraan, tetapi juga untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah ada agar tidak terbuang percuma.
“Tetapi persoalannya ini kan ada di masalah anggaran. Pemerintah wajib memenuhi infrastruktur dan jangan hanya memenuhi aset untuk membeli kendaraan seperti mobil sementara pemeliharaannya tidak dilakukan kan mubazir,” tekannya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan fasilitas pemerintah dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional SKPD dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.










.jpg)
