- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Wakil Ketua I DPRD PPU Dorong Optimalisasi Fasilitas Kantor SKPD

Keterangan Gambar : Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin. (Istimewa)
ANALOGNEWS.id, PPU- Raup Muin, Ketua DPRD PPU, menyoroti pentingnya pengoptimalan fasilitas pemerintah untuk mendukung kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menurutnya, SKPD harus memiliki kantor sendiri agar dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pegawainya.
“Fasilitas yang ada kalau tidak dimaksimalkan juga susah. Kita berharap semua SKPD itu ada kantor sendiri untuk beroperasi,” tegasnya.
Baca Lainnya :
- Ketua DPRD PPU: Pendirian BLK Harus Efisien dan Sesuai Kebutuhan Peserta0
- DPRD PPU Desak Sinkronisasi Tata Ruang untuk Permudah Investasi0
- DPRD PPU Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Budidaya Rumput Laut yang Lebih Aman0
- Komisi I DPRD PPU Usul Audit Izin Usaha di Sekitar IKN0
- DPRD PPU Dorong Pemerintah Beri Dukungan untuk Tingkatkan Usaha Ikan Asin Masyarakat Lokal0
Raup Muin menekankan bahwa infrastruktur kantor SKPD yang memadai merupakan hal yang krusial dalam mendukung efisiensi pelayanan publik. Dengan memiliki kantor yang sesuai, SKPD dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, Raup Muin juga mengakui bahwa kendala utama dalam hal ini adalah masalah anggaran. Untuk membangun infrastruktur kantor SKPD yang memadai, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan memadai dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Raup Muin mendorong agar alokasi anggaran tidak hanya digunakan untuk membeli aset seperti kendaraan, tetapi juga untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah ada agar tidak terbuang percuma.
“Tetapi persoalannya ini kan ada di masalah anggaran. Pemerintah wajib memenuhi infrastruktur dan jangan hanya memenuhi aset untuk membeli kendaraan seperti mobil sementara pemeliharaannya tidak dilakukan kan mubazir,” tekannya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan fasilitas pemerintah dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional SKPD dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.










.jpg)
