ANALOGNEWS.id, PPU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti perbedaan mencolok antara pengelolaan usaha ikan asin oleh masyarakat lokal dan komunitas Banjar di wilayah pesisir PPU.

Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menyatakan bahwa masyarakat Banjar mampu memanfaatkan peluang usaha dengan lebih optimal, sedangkan masyarakat lokal masih terbatas pada produksi manual yang kurang bernilai tambah.

Ia menegaskan perlunya peran aktif pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan konkret kepada pengusaha lokal.

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Soroti Kendala Modal dan Pengetahuan Masyarakat Pesisir untuk Kembangkan Usaha0
• Komisi I DPRD PPU Desak Pengawasan Ketat Terhadap Aktivitas Usaha Tak Berizin0
• DPRD PPU Dorong Pemerintah Daerah Lebih Proaktif Dukung Pengusaha Ikan Asin di Pesisir0
• DPRD PPU Soroti Minimnya Koordinasi Teknis dalam Pengawasan Perizinan Usaha0
• DPRD PPU Tekankan Pentingnya Pembinaan Atlet Berkelanjutan dan Kejelasan Karir0

"Ada peluang sendiri di situ, tapi tidak seperti teman-teman dari Banjar yang lebih tahu caranya. Mereka kerja, bawa ke Banjar, dan diolah jadi pakan atau produk lainnya," ujar Jamaluddin.

Menurutnya, masyarakat Banjar telah menunjukkan kemampuan dalam mengelola hasil laut hingga memiliki nilai tambah yang signifikan. Sebaliknya, masyarakat lokal masih terjebak pada cara tradisional, seperti menjemur ikan, tanpa melanjutkannya ke tahap produksi yang lebih kompleks.

Jamaluddin menilai bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat lokal meningkatkan kualitas dan daya saing produk ikan asin mereka. Ia berharap pemerintah dapat memberikan motivasi yang nyata kepada masyarakat lokal untuk mendorong mereka memanfaatkan peluang usaha yang ada.

"Jadi, harapan kita, sangat perlu agar usaha ini ditingkatkan supaya masyarakat lokal termotivasi, karena pemerintah sudah turun tangan," katanya.

Lebih lanjut, Jamaluddin menyoroti pentingnya memberikan bantuan kepada masyarakat lokal, baik dalam bentuk fasilitas produksi, pelatihan, maupun akses ke pasar. Ia menyatakan bahwa selama ini usaha ikan asin masyarakat lokal masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah daerah.

"Artinya, minimal ada bantuan yang bisa diarahkan kepada mereka, dan sebagainya. Kan selama ini, pengusaha ikan asin itu masih belum tersorot, belum tersentuh secara baik," tegasnya.