- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Ketua DPRD PPU: Pendirian BLK Harus Efisien dan Sesuai Kebutuhan Peserta

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin
ANALOGNEWS.id, PPU - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyoroti pentingnya efisiensi dalam pendirian Balai Latihan Kerja (BLK). Ia menekankan bahwa pembangunan BLK memerlukan anggaran besar, sehingga harus dipastikan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan memadai untuk menghindari pemborosan anggaran.
Dukungan penuh terhadap pendirian BLK tetap diberikan, terutama dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja terampil di daerah.
"Jangan sampai kita membuat BLK, menyediakan tempat dan fasilitasnya, tetapi orang-orang yang akan dilatih itu jumlahnya terbatas," ujar Raup.
Baca Lainnya :
- DPRD PPU Desak Sinkronisasi Tata Ruang untuk Permudah Investasi0
- DPRD PPU Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Budidaya Rumput Laut yang Lebih Aman0
- Komisi I DPRD PPU Usul Audit Izin Usaha di Sekitar IKN0
- DPRD PPU Dorong Pemerintah Beri Dukungan untuk Tingkatkan Usaha Ikan Asin Masyarakat Lokal0
- DPRD PPU Soroti Kendala Modal dan Pengetahuan Masyarakat Pesisir untuk Kembangkan Usaha0
Menurutnya, keberadaan BLK sangat strategis untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) lokal, namun efektivitasnya akan bergantung pada seberapa besar antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan.
Raup menjelaskan bahwa setiap pengeluaran anggaran harus dipertimbangkan dengan matang, terutama untuk proyek sebesar BLK yang melibatkan penyediaan fasilitas fisik, peralatan, dan tenaga pengajar.
"Ini biayanya besar, tapi pada prinsipnya kami mendukung, apalagi dengan adanya IKN," katanya.
Ia menilai bahwa pembangunan BLK harus dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang di PPU, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh pembangunan IKN.
Ketua DPRD PPU ini juga menyoroti pentingnya kajian kebutuhan sebelum mendirikan BLK. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan di BLK benar-benar relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga menarik minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan










.jpg)
