Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang menegaskan penanggulangan tuberkulosis (TB) tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga bagian dari pelayanan publik dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang Akhmad Suharto dalam Forum Konsultasi Publik bertema Peningkatan Pelayanan Publik dalam Penanggulangan Tuberkulosis di Bontang.

Akhmad mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus mampu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas, mudah dijangkau, cepat, adil, dan responsif.

Baca Lainnya :

“TB bukan hanya persoalan kesehatan, ini adalah persoalan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah dalam kondisi sakit. Upaya penanggulangan harus dilakukan lebih awal melalui deteksi dini, perluasan skrining, akses pengobatan, hingga pendampingan agar pasien menyelesaikan pengobatan.

Ia mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan Bontang yang terus memperkuat penemuan kasus secara aktif, termasuk melalui skrining TB dan program cek kesehatan gratis di berbagai lokasi.

Namun, Akhmad meminta kegiatan skrining tidak berhenti pada pemeriksaan. Hasil skrining harus menjadi pintu masuk untuk menemukan warga berisiko, memberikan edukasi, memastikan pelayanan, serta menghubungkan masyarakat dengan pengobatan yang sesuai.

“Kalau bisa skrining ini sebanyak-banyaknya. Kalau kasus ditemukan lebih awal, segera diobati daripada kita menemukan sedikit kemudian pasien datang sudah dalam kondisi sakit,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan terhadap keluarga maupun orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TB. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penularan lebih luas.

Selain itu, kelompok berisiko tinggi juga perlu menjadi perhatian, seperti masyarakat di wilayah padat penduduk, kontak erat pasien TB, lanjut usia, penderita diabetes melitus, hingga warga binaan pemasyarakatan.

Akhmad menekankan penanggulangan TB juga harus dibarengi dengan upaya menghilangkan stigma terhadap pasien. Menurutnya, pasien TB membutuhkan dukungan dan pendampingan agar disiplin menjalani pengobatan hingga dinyatakan sembuh.

“Pasien TB jangan dikucilkan. Mereka membutuhkan dukungan, bukan stigma,” tegasnya.

Ia turut mengajak keluarga menjadi sumber dukungan pertama bagi anggota keluarga yang sedang menjalani pengobatan. Dunia usaha dan pemberi kerja juga diminta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pekerja yang sedang menjalani pengobatan dengan tetap memperhatikan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kepada masyarakat, Akhmad berpesan agar tidak takut memeriksakan diri maupun malu mencari pengobatan. Pasien juga diminta tidak menghentikan pengobatan sebelum dinyatakan selesai oleh tenaga kesehatan.

“Semakin cepat ditemukan, semakin cepat ditangani, semakin besar peluang kita memutus rantai penularan,” ujarnya.

Ia menyebut pengobatan TB membutuhkan waktu yang cukup panjang, yakni sekitar enam bulan. Karena itu, dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat menjadi bagian penting agar pasien dapat menyelesaikan pengobatan.

Dalam forum tersebut, Akhmad juga meminta masukan masyarakat terkait pelayanan penanggulangan TB di puskesmas, klinik, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Ia berharap forum konsultasi publik tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan menghasilkan evaluasi dan rekomendasi yang benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Saya meminta kepada Dinas Kesehatan agar setiap masukan dari forum ini tidak berhenti sebagai catatan rapat, tetapi menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam perbaikan pelayanan penanggulangan TB di Kota Bontang,” pungkasnya.