ANALOGNEWS.id, BONTANG - Realisasi pendapatan dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah tinggal di Kota Bontang masih jauh dari harapan. Minimnya pengajuan dari masyarakat membuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan semakin bergeser dan kini lebih banyak bertumpu pada proyek industri berskala besar.

Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus PBG dipicu sejumlah kendala, terutama biaya dan keterbatasan tenaga profesional.

Salah satu syarat yang dianggap memberatkan adalah keharusan menyertakan gambar bangunan dari arsitek tersertifikasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebelum mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas PUPRK.

Baca Lainnya :

• Pemkot Bontang Terapkan Batasan di Tengah Kemudahan Perizinan Waralaba Era Omnibus Law0
• Soal Pengesahan Raperda Insentif Investasi, DPMPTSP Bontang Tunggu Kepastian RUPM Baru0
• Regulasi Belum Rampung, Pembahasan Raperda Insentif Penanaman Modal Bontang Mundur ke 20270
• DPMPTSP Bontang Libatkan Pemohon Lewat Kotak Saran untuk Tingkatkan Kualitas Layanan0
• DPMPTSP Bontang Terapkan Perizinan Digital untuk Pendirian Puskesmas0

“Biaya untuk jasa arsitek cukup tinggi, biasanya dihitung berdasarkan luas dan kompleksitas bangunan. Untuk rumah sederhana saja bisa mencapai sekitar Rp 10 juta. Banyak warga merasa lebih baik menggunakan dana itu untuk membeli material bangunan,” jelas Idrus saat ditemui di kantor DPMPTSP, Jalan Awang Long, Senin (24/11/2025).

Masalah lain adalah minimnya jumlah arsitek bersertifikat di Bontang itu hanya tiga orang. Kondisi ini membuat proses pengurusan PBG semakin sulit, terutama bagi masyarakat yang ingin membangun rumah sederhana.

Rendahnya pengajuan PBG rumah tinggal berimbas langsung pada capaian pendapatan daerah. Tahun 2024, Bapenda menargetkan pendapatan PBG sebesar Rp 1,5 miliar, namun realisasinya jauh di bawah ekspektasi. Untuk tahun 2025, target turun drastis menjadi Rp 600 juta.

Idrus menilai angka tersebut baru dapat tercapai apabila didorong oleh proyek industri besar.

“Kalau hanya mengandalkan PBG rumah tinggal, target Rp 300 juta pun berat dicapai. Tetapi dengan pengajuan PBG untuk pabrik soda ash di kawasan KNE, target Rp 600 juta bisa tercapai. Dari satu proyek itu saja, proyeksi PBG bisa diterima lebih dari Rp 1 miliar,” ungkapnya.

Situasi ini, kata Idrus, menunjukkan peran strategis sektor industri dalam meningkatkan pendapatan perizinan daerah. Ia menegaskan, investasi pabrik dan proyek industri menjadi tumpuan penting bagi stabilitas PAD Bontang.

“Makanya kami mendorong agar investasi pabrik dan industri terus tumbuh di Bontang. Dari situ, pendapatan perizinan bisa digenjot dan berdampak bagi daerah,” tandasnya. (Adv)