ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan peninjauan langsung ke dua lokasi terdampak longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni area PT BSSR di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, serta wilayah operasional PT Indomining di Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas keresahan masyarakat dan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 24 Juni 2025 lalu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan menyeluruh, adil, dan transparan.

“Kita ingin semua persoalan ini diselesaikan secara adil, transparan, dan tuntas. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan sangat penting dalam proses pemulihan ini,” kata Reza saat berada di lokasi.

Baca Lainnya :

• Paripurna ke-20 DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kode Etik Dewan0
• Bupati dan Wabup Kukar Dilantik, DPRD Kaltim Harap Kepemimpinan Muda Bawa Lompatan Pembangunan0
• Ekti Imanuel Apresiasi Inovasi Petani-Nelayan di Peda KTNA Kaltim Kutai Barat0
• Sarkowi V Zahry Soroti Polusi Plastik di Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia0
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Pentas Seni dan Fashion Show Festival Gita Nusantara di Sendawar0

Di Desa Batuah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama pemerintah desa telah berkomitmen menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar telah melakukan pengukuran, dan saat ini prosesnya memasuki tahap penganggaran.

Terkait dugaan aktivitas tambang yang dituding sebagai pemicu longsor oleh Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu, Komisi III bersama Dinas ESDM Kaltim sepakat menyerahkan persoalan itu kepada Inspektur Tambang untuk kajian teknis lebih lanjut.

Sementara itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) telah melakukan perbaikan sementara jalan nasional yang terdampak longsor. Namun, perbaikan permanen masih menunggu alokasi anggaran pemerintah pusat. Kondisi geografis yang labil dan kontur tanah miring membuat wilayah ini berisiko mengalami longsor susulan.

Di lokasi kedua, PT Indomining dilaporkan mulai melaksanakan perbaikan area longsor, sembari menunggu hasil kajian struktur tanah dari Dinas PUPR Kukar. Komisi III menekankan perlunya kajian kelayakan jalan umum yang saat ini dilalui kendaraan berat operasional tambang.

“Kita minta perbaikan dilakukan sejalan dengan kajian ilmiah. Aspirasi warga juga harus menjadi bahan penting dalam pengambilan keputusan. Jika memang perlu pengalihan jalan, harus disiapkan rencana jangka panjang yang matang,” tegas Reza.

Warga sekitar pun mengusulkan agar akses jalan dialihkan ke jalur yang lebih aman untuk menghindari potensi bencana serupa di masa depan.

Turut hadir dalam peninjauan lapangan sejumlah anggota Komisi III DPRD Kaltim, di antaranya J. Jahidin, Sugiyono, dan Husin Jufri. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Kepala Dinas PUPR Kukar Wiyono, serta perwakilan BPBD Kukar dan pemerintah desa setempat. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)