ANALOGNEWS.id, PPU - Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum optimal menggali potensi pendapatan dari sektor retribusi parkir. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD PPU, Jhon Kenedy, yang menekankan pentingnya melihat faktor demografi dan ketersediaan fasilitas sebelum bicara soal efektivitas pengelolaan parkir di wilayah ini.

"Kalau dikelola, sebenarnya tergantung jumlah penduduk dan kendaraan juga. Itu kan menentukan," ujar Jhon dalam sebuah wawancara yang menyoroti peluang dan keterbatasan retribusi parkir sebagai sektor penunjang pendapatan daerah.

Menurutnya, karakteristik wilayah PPU yang tersebar dan belum padat penduduk membuat potensi parkir belum bisa dimaksimalkan seperti di kota besar. Ia menyebut bahwa keterpaduan antara kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi prasyarat utama dalam pengembangan sektor perparkiran.

Baca Lainnya :

• Jhon Kenedy Sebut Tanpa Kantong Parkir Resmi, Pemda Belum Layak Pungut Retribusi0
• Sujiati Soroti Penurunan Kualitas Tanah, Harap MT 2 di Gunung Mulia Meningkatkan Hasil Panen0
• Sujiati Giring Investasi Masuk ke Industri Rumput Laut, Incar Keterlibatan Pihak Ketiga0
• Jhon Kenedy Desak Dishub Perketat Pengawasan Parkir Liar di Zona Tak Resmi0
• Jhon Kenedy Nilai Zona Parkir di PPU Masih Terbatas, Pemerintah Harus Siapkan Sarana0

"Kalau PPU ini kan daerahnya masih tersebar-sebar, kalau PPU ini saya rasa belum terlalu maksimal," lanjutnya.

Namun demikian, Jhon tidak menampik bahwa terdapat beberapa titik yang cukup potensial untuk dikelola secara profesional. Ia menyebut Pelabuhan Ferry, pelabuhan speed boat, dan kawasan pasar sebagai lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi yang dapat dikembangkan sebagai kantong parkir resmi berbayar.

"Kuncinya itu penduduk saja dari semuanya. Kalau penduduk sudah ramai dan tempat-tempat perbelanjaan ini sudah banyak, itu kan ada peluang," katanya.

"Misalnya di Pelabuhan Ferry, Speed Boat dan Pasar itu paling berpeluang kalau itu dikelola secara baik,"tambahnya.

Namun semua peluang itu, menurut Jhon, tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar. Ia menggarisbawahi bahwa penarikan retribusi parkir harus diawali dengan penyediaan zona parkir resmi. Tanpa itu, masyarakat akan cenderung menggunakan lahan pribadi atau lahan liar, dan ini mengaburkan potensi retribusi yang masuk ke kas daerah.

"Tetapi sarananya, pemerintah harus sediakan fasilitasnya. Kalau seandainya pemerintah tidak punya zona parkir, kan kita sulit juga. Jadi akhirnya muncul tempat parkir pribadi," ungkapnya. (*)