- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Jahidin Ungkap Penyebab Maraknya Konflik Lahan di Kaltim

Keterangan Gambar : Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Jahidin
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Jahidin mengungkapkan penyebab maraknya konflik lahan yang sering terjadi di kaltim yang melibatkan antara masyarakat dan perusahaan.
Jahidin mengatakan bahwa, sampai saat ini begitu banyak aduan mengenai konflik lahan yang masuk ke komisi I DPRD Kaltim, khususnya yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Namun, pihaknya akan terus memproses laporan tersebut untuk di tindaklanjuti.
"Laporan-laporan teresebut akan tetap kita tanggapi dan proses. Tapi diharapkan masyarakat juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yang akan berpotensi membuat konflik akan berlarut-larut," ungkap jahidin, belum lama ini.
Baca Lainnya :
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Maraknya Perusahaan Tambang Yang Abaikan Reklamasi0
- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sampaikan Program Prioritas Menyongsong Pemindahan IKN 0
- Komisi IV DPRD Kaltim Akan Mengawasi Proses Pembayaran Jasa Pelayanan Medis0
- Samsun Ikut Menanggapi Penetapan Tersangka Ketua KPK0
- Salehuddin Dorong Pemda Berperan Aktif Aplikasikan Teknologi Kesehatan Telemedicine0
Lanjutnya, Politisi PKB ini juga mengatakan bahwa, tidak sepenuhnya juga permasalahan tersebut adalah kesalahan masyarakat, Karena sejatinya juga ada beberapa hak-hak masyarakat yang juga perlu di penuhi.
"Ya mungkin ada masyarakat juga menuntut, karena perusahaan belum memenuhi hak masyarakat tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut, Jahidin menyarankan agar pihak perusahaan juga harus tetap menjalankan prosedur yang ada dalam penggunaan lahan.
"Sejauh ini ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan prosedur, menggarap lebih awal lahan masyarakat. Padahal diatasnya ada hak-hak masyarakat misalnya, hak tanam dan tumbuh," pungkasnya. (Adv)










.jpg)
