- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Iswandi Minta Pengawasan BUMD Dapat Dilakukan Secara Transparan dan Berbasis Data

Keterangan Gambar : Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi. (Foto : ARD)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda soroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya terhadap transparansi keuangan dan kontribusi pada ekonomi lokal.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa perlunya perubahan paradigma dalam pengawasan BUMD. Pengawasan yang selama ini dilakukan secara normatif dinilai kurang efektif dan perlu digantikan dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan bukti, didukung oleh laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
“Kami tidak ingin bekerja hanya berdasarkan asumsi atau opini. Semua harus berbasis data dan fakta agar pengawasan kami objektif,” jelasnya.
Baca Lainnya :
- Deni Hakim Sebut Revitalisasi Pasar Pagi Harus Prioritaskan Keamanan0
- Longsornya Terowongan Samarinda, Deni Hakim Beri Komentar0
- Kasus Kekerasan di Samarinda Melonjak, DPRD Minta Perlindungan Korban Diperkuat0
- Helmi Abdulloh Apresiasi Program Gratispol 0
- Usulan Pemberlakuan Jam Malam Bagi Pelajar, Begini Kata Novan0
Komisi II menilai bahwa laporan keuangan BUMD yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Dokumen ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan kinerja BUMD selaras dengan kepentingan publik, terutama dalam konteks stabilitas ekonomi daerah.
“Dengan wali kota yang memiliki rekam jejak profesional, maka sudah seharusnya kami di DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan secara profesional,” kata Iswandi.
Lebih lanjut kata dia, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan jajaran eksekutif, khususnya Bagian Ekonomi Pemerintah Kota. Komunikasi yang harmonis dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah potensi konflik kepentingan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Sinergi sejak awal itu penting, jangan sampai nanti saat ada masalah, semua pihak justru saling menyalahkan,” tukasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
