- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Iswandi Minta Pengawasan BUMD Dapat Dilakukan Secara Transparan dan Berbasis Data

Keterangan Gambar : Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi. (Foto : ARD)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda soroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya terhadap transparansi keuangan dan kontribusi pada ekonomi lokal.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa perlunya perubahan paradigma dalam pengawasan BUMD. Pengawasan yang selama ini dilakukan secara normatif dinilai kurang efektif dan perlu digantikan dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan bukti, didukung oleh laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
“Kami tidak ingin bekerja hanya berdasarkan asumsi atau opini. Semua harus berbasis data dan fakta agar pengawasan kami objektif,” jelasnya.
Baca Lainnya :
- Deni Hakim Sebut Revitalisasi Pasar Pagi Harus Prioritaskan Keamanan0
- Longsornya Terowongan Samarinda, Deni Hakim Beri Komentar0
- Kasus Kekerasan di Samarinda Melonjak, DPRD Minta Perlindungan Korban Diperkuat0
- Helmi Abdulloh Apresiasi Program Gratispol 0
- Usulan Pemberlakuan Jam Malam Bagi Pelajar, Begini Kata Novan0
Komisi II menilai bahwa laporan keuangan BUMD yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Dokumen ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan kinerja BUMD selaras dengan kepentingan publik, terutama dalam konteks stabilitas ekonomi daerah.
“Dengan wali kota yang memiliki rekam jejak profesional, maka sudah seharusnya kami di DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan secara profesional,” kata Iswandi.
Lebih lanjut kata dia, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan jajaran eksekutif, khususnya Bagian Ekonomi Pemerintah Kota. Komunikasi yang harmonis dinilai sebagai langkah strategis untuk mencegah potensi konflik kepentingan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.
“Sinergi sejak awal itu penting, jangan sampai nanti saat ada masalah, semua pihak justru saling menyalahkan,” tukasnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
