ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Di tengah maraknya ekspansi tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur (Kutim), hutan lindung Wahea tetap terjaga berkat upaya masyarakat adat setempat. Meskipun banyak hutan lain di wilayah ini terpaksa menjadi area produksi perusahaan, hutan Wahea berhasil dipertahankan sebagai kawasan hijau yang lestari.

Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, mengapresiasi langkah masyarakat adat yang teguh menjaga kelestarian hutan Kalimantan. Menurutnya, meskipun ada beberapa perusahaan tambang yang berusaha masuk ke wilayah tersebut, masyarakat adat dengan tegas menolak dan tidak memberikan izin.

"Beberapa perusahaan tambang sudah mencoba masuk, tapi tidak pernah berhasil. Ini yang selalu diharapkan, masyarakat adat memberikan contoh baik dalam menjaga kelestarian hutan," ujar Faizal kepada media.

Dukungan untuk masyarakat adat tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari sejumlah negara lain. Usaha mereka dalam menjaga hutan memberikan dampak positif berupa produksi oksigen yang bermanfaat tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia. Bahkan, mereka menerima penghargaan berupa dana sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka.

Baca Lainnya :

• Pengembangan Sepakbola Kutai Timur: Pembinaan Atlet Muda Menuai Apresiasi0
• Tantangan Investasi di Kutai Timur: Tingginya Pengangguran dan Pemberdayaan Tenaga Lokal0
• DPRD Kutai Timur Dorong Perda Ketenagakerjaan untuk Tingkatkan Peluang Kerja bagi Lulusan Lokal0
• Dewan Soroti Kinerja Program BLK Kutim yang Kurang Optimal0
• Dewan Kutim Perluas Sosialisasi Program Bantuan Pendidikan0

"Kami sangat salut dengan masyarakat adat yang berani mempertahankan wilayahnya. Semoga hutan-hutan lainnya di Kutim juga bisa dilestarikan," tambah Faizal.

Namun, Faizal, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengungkapkan bahwa salah satu kendala dalam mencegah aktivitas tambang dan perkebunan kelapa sawit adalah perizinan pinjam pakai kawasan hutan yang diambil alih oleh pemerintah pusat. "Kalau izin itu sudah dipegang oleh investor, maka Pemkab dan DPRD tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya. (Adv)

Views: 423