ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Keterbatasan kesempatan kerja bagi lulusan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) menjadi perhatian serius di Kutai Timur. Anggota DPRD Kutai Timur, Fitriani, mengusulkan agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan memasukkan penilaian berdasarkan ijazah pendidikan formal sebagai indikator utama dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Dalam wawancara dengan media, Fitriani menyatakan bahwa penilaian berbasis ijazah formal akan memastikan tenaga kerja yang diterima memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

"Penilaian berdasarkan ijazah pendidikan formal tentu akan membantu memastikan bahwa tenaga kerja yang diterima memang memiliki kompetensi dan skill yang sesuai dengan kebutuhan suatu lapangan pekerjaan," katanya.

Baca Lainnya :

• Dewan Soroti Kinerja Program BLK Kutim yang Kurang Optimal0
• Dewan Kutim Perluas Sosialisasi Program Bantuan Pendidikan0
• Hasna Dorong Perubahan Jadwal Sekolah untuk Akses Fasilitas Umum0
• DBH Sektor Kelapa Sawit Minim, DPRD Kutim Dorong Peningkatan Investasi0
• Dewan Dorong Peningkatan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan di Kutai Timur0

Fitriani juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan kerja yang setara. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

“Langkah ini penting untuk memastikan kesempatan kerja di Kutim diberikan secara adil kepada mereka yang memiliki kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Dengan penilaian tersebut, diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan tenaga kerja di daerah,” jelasnya.

Sebagai politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fitriani optimis bahwa pengelolaan tenaga kerja di Kutim akan semakin baik. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kerja sama yang baik antara semua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya. (Adv)

Views: 485