ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Meski investasi di Kutai Timur (Kutim) terus meningkat, tantangan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan menurunkan angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah. Peningkatan investasi diharapkan dapat menyelaraskan pendapatan daerah dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian masyarakat lokal.

Namun, anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai bahwa investasi yang ada belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran. Hingga kini, Kutim masih berada di peringkat kelima di Kalimantan Timur dalam hal pengangguran.

“Tapi berdasarkan data, angka pengangguran masih tinggi. Bahkan angka kemiskinan pun tinggi. Lalu di mana pengaruh investasinya? Padahal, 2023 lalu, menurut data pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), investasi sangat tinggi,” jelas Faizal.

Baca Lainnya :

• DPRD Kutai Timur Dorong Perda Ketenagakerjaan untuk Tingkatkan Peluang Kerja bagi Lulusan Lokal0
• Dewan Soroti Kinerja Program BLK Kutim yang Kurang Optimal0
• Dewan Kutim Perluas Sosialisasi Program Bantuan Pendidikan0
• Hasna Dorong Perubahan Jadwal Sekolah untuk Akses Fasilitas Umum0
• DBH Sektor Kelapa Sawit Minim, DPRD Kutim Dorong Peningkatan Investasi0

Sebagai politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Faizal menegaskan bahwa investasi yang tinggi seharusnya bisa membawa perubahan positif di berbagai sektor. Namun, kenyataannya, investasi belum memberikan dampak yang diharapkan, terutama dalam mengatasi masalah sosial.

“Berarti investasi yang masuk tidak mengakomodir tenaga lokal. Seharusnya investasi ini mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Inilah yang selalu diharapkan agar Kutim lebih baik,” ujarnya.

Faizal menekankan pentingnya memanfaatkan tenaga lokal dalam setiap investasi yang masuk. Menurutnya, pemberdayaan SDM lokal sangat penting untuk memastikan investasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kutim. “Percuma nilai investasinya besar, lalu yang diberdayakan pekerja dari luar daerah,” tambahnya.

Ia juga menyoroti Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perekrutan tenaga kerja. Faizal mengingatkan pemerintah untuk memastikan penerapan Perda ini sesuai dengan porsi pemberdayaan tenaga kerja lokal, sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. (Adv)

Views: 512