- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Dewan Soroti Kinerja Program BLK Kutim yang Kurang Optimal

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kutim, Fitriani
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Program Balai Latihan Kerja (BLK) di Kutai Timur dinilai belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Anggota DPRD Kutim, Fitriani, menilai bahwa BLK seharusnya berfungsi sebagai fasilitas pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, namun saat ini masih menghadapi berbagai kendala.
“BLK Kutim harusnya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun, saat ini program ini masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia,” kata Fitriani dalam wawancara dengan media.
Fitriani mengungkapkan bahwa banyak fasilitas pendukung di BLK Kutim perlu diperbarui. Dia mendesak agar masalah ini tidak diabaikan dan memastikan bahwa seluruh kebutuhan pelatihan harus dikomunikasikan dengan baik.
“Pemerintah daerah perlu serius menangani persoalan pelatihan tenaga kerja. Alokasi anggaran yang memadai sangat penting agar BLK Kutim bisa berjalan sesuai harapan,” lanjut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Untuk mengatasi kekurangan anggaran pemerintah, Fitriani menyarankan agar sektor swasta dilibatkan dalam penyediaan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelatihan kerja dapat mencetak tenaga kerja yang lebih kompetitif.
“Jika bantuan pemerintah terbatas, kita harus mencari alternatif lain agar program pelatihan tenaga kerja tetap dapat dilaksanakan dengan baik,” tambahnya. (Adv)

Baca Lainnya :
- Dewan Kutim Perluas Sosialisasi Program Bantuan Pendidikan0
- Hasna Dorong Perubahan Jadwal Sekolah untuk Akses Fasilitas Umum0
- DBH Sektor Kelapa Sawit Minim, DPRD Kutim Dorong Peningkatan Investasi0
- Dewan Dorong Peningkatan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan di Kutai Timur0
- Local Market 2024 Mendapat Apresiasi dari DPRD Kutim0
Views: 379










.jpg)
