- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Helmi Abdullah: Pemangkasan APBD 2026 Jadi Tantangan Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Analog News, SAMARINDA — Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan APBD Murni 2026 telah ditetapkan meski turun signifikan dari Rp5,3 triliun menjadi Rp3,18 triliun akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Helmi menjelaskan, angka tersebut masih sementara karena Pemkot menunggu kepastian Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim.
“Kalau Bankeu masuk, angkanya bisa naik. Saat ini kita menunggu informasi lanjutan,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPRD Samarinda Dorong Percepatan Operasional Pasar Pagi0
- DPRD Samarinda Tegaskan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Utama Pembangunan Pendidikan0
- Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Penguatan Ekosistem Sosial Demi Bendung Krisis Ketahanan Keluarga0
- DPRD Samarinda Dorong Sertifikasi KTA Pedagang Pasar Pagi, Pastikan Penataan Tertib dan Pengelolaan0
- Komisi IV DPRD Kota Samarinda Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Momentum Hari Guru0
Meski terjadi pemangkasan, Helmi menekankan pentingnya efisiensi dalam pengalokasian anggaran agar tetap menyentuh masyarakat.
Salah satunya, DPRD kini membatasi konsumsi rapat hanya pada snack ringan, menggantikan prasmanan, dengan total anggaran makan dan minum seluruh OPD dan Sekretariat DPRD mencapai Rp90 miliar.
“Efisiensi ini harus jadi momentum agar setiap rupiah anggaran dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegas Helmi.(MRZ)










.jpg)
