- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Helmi Abdullah: Pemangkasan APBD 2026 Jadi Tantangan Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

Analog News, SAMARINDA — Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan APBD Murni 2026 telah ditetapkan meski turun signifikan dari Rp5,3 triliun menjadi Rp3,18 triliun akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Helmi menjelaskan, angka tersebut masih sementara karena Pemkot menunggu kepastian Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim.
“Kalau Bankeu masuk, angkanya bisa naik. Saat ini kita menunggu informasi lanjutan,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPRD Samarinda Dorong Percepatan Operasional Pasar Pagi0
- DPRD Samarinda Tegaskan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Utama Pembangunan Pendidikan0
- Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Penguatan Ekosistem Sosial Demi Bendung Krisis Ketahanan Keluarga0
- DPRD Samarinda Dorong Sertifikasi KTA Pedagang Pasar Pagi, Pastikan Penataan Tertib dan Pengelolaan0
- Komisi IV DPRD Kota Samarinda Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Momentum Hari Guru0
Meski terjadi pemangkasan, Helmi menekankan pentingnya efisiensi dalam pengalokasian anggaran agar tetap menyentuh masyarakat.
Salah satunya, DPRD kini membatasi konsumsi rapat hanya pada snack ringan, menggantikan prasmanan, dengan total anggaran makan dan minum seluruh OPD dan Sekretariat DPRD mencapai Rp90 miliar.
“Efisiensi ini harus jadi momentum agar setiap rupiah anggaran dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegas Helmi.(MRZ)










.jpg)
