Analog News, – Samarinda – Peningkatan kesejahteraan guru kembali menjadi perhatian utama pada momentum Hari Guru Nasional tahun ini. Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan para tenaga pendidik sebagai fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyampaikan bahwa Hari Guru merupakan kesempatan untuk mempertegas kembali kepedulian bersama terhadap nasib para pendidik. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda.

Menurut Ismail, kesejahteraan guru di Samarinda tetap menjadi fokus utama pihaknya. Ia menekankan bahwa guru merupakan penopang dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Guru yang berkualitas, katanya, akan melahirkan murid yang berkualitas pula.

Baca Lainnya :

• DPMPTSP Bontang Siapkan Kanal Pengaduan Resmi demi Layanan Publik yang Lebih Transparan0
• DPMPTSP Bontang Jamin Kerahasiaan Data Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat0
• DPMPTSP Bontang Wajibkan Andalin untuk Setiap Proyek Baru0
• Demi Kota Layak Anak, DPMPTSP Bontang Larang Total Iklan Rokok 0
• Momen Hari Pahlawan, Aspiannur Ajak Aparat DPMPTSP Bontang Jadi \"Pahlawan Pelayanan\" 0

“Makanya tema Hari Guru tahun ini kan Guru Hebat, Indonesia Maju. Guru yang hebat itu harus berintegritas dan berkualitas,” ujarnya.

Ismail mengingatkan bahwa integritas dan kualitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kesejahteraan yang memadai. Guru yang tidak sejahtera, lanjutnya, akan kesulitan fokus dalam menjalankan tugas pengajaran. “Efek dominonya pasti ke murid juga,” tegasnya. Karena itu, DPRD terus mendorong penguatan kesejahteraan sebagai kebutuhan mendasar profesi guru.

Selain itu, ia juga menyoroti kesenjangan kompetensi antara guru ASN dan honorer, terutama dalam literasi digital. Guru honorer, menurutnya, membutuhkan lebih banyak pelatihan agar mampu mengikuti perkembangan metode pembelajaran berbasis teknologi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kapasitas mereka.

Di tingkat nasional, Ismail menyebut pemerintah sedang membahas revisi aturan terkait penyelenggaraan pendidikan, termasuk wacana sentralisasi pengelolaan guru oleh pemerintah pusat. Namun ia mengaku belum dapat memberikan pandangan lebih jauh sebelum mempelajari regulasi tersebut secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa apa pun bentuk pengelolaan yang diterapkan nanti—baik sentralisasi oleh pusat maupun tetap dikelola pemerintah daerah—tujuannya harus memastikan peningkatan mutu pendidikan. “Jangan sampai guru diabaikan atau termarginalkan,” ujarnya.

Ismail juga mempertanyakan seberapa banyak anak Indonesia yang kini masih bercita-cita menjadi guru, mengingat persoalan kesejahteraan masih menjadi isu utama yang belum terselesaikan hingga hari ini. (MRZ)