- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Samarinda Tegaskan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas Utama Pembangunan Pendidikan

Samarinda, – Peringatan Hari Guru Nasional kembali menjadi momentum penting bagi DPRD Kota Samarinda untuk menekankan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi pondasi utama peningkatan kualitas pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyebut bahwa guru tidak hanya dituntut berintegritas dan berkompeten, tetapi juga harus didukung dengan kesejahteraan yang layak agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
Ismail menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Baca Lainnya :
- Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Penguatan Ekosistem Sosial Demi Bendung Krisis Ketahanan Keluarga0
- DPRD Samarinda Dorong Sertifikasi KTA Pedagang Pasar Pagi, Pastikan Penataan Tertib dan Pengelolaan0
- Komisi IV DPRD Kota Samarinda Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Momentum Hari Guru0
- DPMPTSP Bontang Siapkan Kanal Pengaduan Resmi demi Layanan Publik yang Lebih Transparan0
- DPMPTSP Bontang Jamin Kerahasiaan Data Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat0
Ketika kondisi finansial tenaga pendidik tidak memadai, mutu pembelajaran pun ikut terpengaruh dan berdampak langsung terhadap peserta didik. Karena itu, DPRD mendorong agar kebijakan pendidikan daerah benar-benar meletakkan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama.
Selain itu, ia menyoroti kesenjangan kompetensi antara guru ASN dan guru honorer yang masih memerlukan pelatihan, terutama terkait literasi digital dan penggunaan teknologi pembelajaran
Menurutnya, penguatan kapasitas guru honorer sangat diperlukan agar kualitas pendidikan di Samarinda dapat merata dan selaras dengan perkembangan metode belajar masa kini.
Lebih jauh, Ismail mengingatkan bahwa pembahasan regulasi pendidikan di tingkat nasional, termasuk wacana sentralisasi pengelolaan guru, tidak boleh mengabaikan nasib para pendidik.
Apa pun pola kebijakan yang diambil, tujuannya harus tetap mengarah pada peningkatan mutu pendidikan dan penguatan peran guru sebagai profesi terhormat yang layak diperjuangkan oleh generasi muda.(MRZ)










.jpg)
