ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Program pendidikan gratis "Gratispol" yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi positif dari DPRD Kaltim. Meski demikian, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengingatkan perlunya kejelasan teknis pelaksanaan program ini.

Nurhadi menyoroti kebingungan publik terkait mekanisme pendaftaran, pembiayaan, serta siapa yang berhak menerima manfaat. Ia juga mempertanyakan cakupan program, apakah benar-benar gratis untuk semua mahasiswa di Kalimantan Timur atau hanya untuk keluarga tidak mampu.

“Pertanyaan di lapangan masih banyak. Kalau gratis untuk semua, itu artinya semua masyarakat Kaltim bisa mengakses tanpa syarat. Hal ini harus diperjelas agar tidak ada ekspektasi keliru,” ujar Nurhadi.

Baca Lainnya :

• DPRD Sebut Bendung Telake Tak Bisa Ditangani Sendiri, Perlu Peran Pemerintah Provinsi0
• Syahrudin Dorong Optimalisasi Kredit Alsintan untuk Perkuat Sentra Pertanian di PPU0
• Syahrudin Soroti Ketiadaan Cold Storage dan Dermaga Rusak, Nelayan PPU Kesulitan Simpan Hasil Laut0
• Jalan Tanah di Babulu Perlu Diperbaiki Jika Ingin Serius Jadi Lumbung Pangan0
• Syahrudin Kritik Pola Demplot, Dorong Bantuan Pupuk dan Parit Kecil untuk Pertanian Berkelanjutan0

Ia menambahkan, ketidakterbukaan informasi teknis terkait penerapan Gratispol pada tahun anggaran 2025 menjadi kendala. Nurhadi menyebut, program ini baru akan berlaku untuk mahasiswa baru, sementara nasib mahasiswa semester lanjutan masih belum jelas.

“Bagaimana dengan mahasiswa semester dua, tiga, atau lima? Apakah mereka ikut mendapatkan fasilitas ini? Ini yang belum kami ketahui secara rinci,” tegasnya.

Nurhadi berharap pihak eksekutif memperbaiki komunikasi dengan legislatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kebingungan di masyarakat. (SRA/AVD/DPRDKALTIM)