ANALOGNEWS.id, PPU - Bagi Syahrudin M Noor, pertanian bukan sekadar program musiman yang berganti sesuai kepala daerah. Ia menyebutnya sebagai napas lama yang terus berdenyut di Penajam Paser Utara (PPU), daerah yang sejak awal digadang-gadang sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur.

Karena itu, menurut Wakil Ketua I DPRD PPU tersebut, urusan penguatan sarana pendukung pertanian harus dipastikan berjalan tanpa henti—bukan sekadar wacana yang berhenti di meja dinas.

"Ya tinggal dinas terkait mengajukan. Kan datanya kita butuh luas lahan, kemudian kelompok taninya berapa, selama itu bisa kita support ya pastilah kita support," kata Syahrudin, saat ditemui di ruang kerja legislatif, pekan ini.

Baca Lainnya :

• Syahrudin Soroti Ketiadaan Cold Storage dan Dermaga Rusak, Nelayan PPU Kesulitan Simpan Hasil Laut0
• Jalan Tanah di Babulu Perlu Diperbaiki Jika Ingin Serius Jadi Lumbung Pangan0
• Syahrudin Kritik Pola Demplot, Dorong Bantuan Pupuk dan Parit Kecil untuk Pertanian Berkelanjutan0
• Syahrudin Soroti Rendahnya Harga Panen Kedua, Minta Perhatian Serius dari Hulu hingga Hilir0
• Syahrudin Usulkan Pembayaran Pupuk Pakai QRIS dan Dana Awal dari Bank Kaltimtara0

Ia menjelaskan bahwa penguatan sentra pertanian tidak bisa berdiri tanpa dukungan fasilitas penunjang, khususnya alat mesin pertanian (alsintan) dan akses terhadap pupuk. Ketersediaan sarana tersebut akan menentukan produktivitas dan efisiensi para petani dalam mengelola lahannya.

Pemerintah, kata Syahrudin, telah menyiapkan instrumen pembiayaan yang bisa diakses masyarakat, melalui dana investasi yang sebelumnya telah ditempatkan di salah satu bank daerah.

"Selama ini pemda di era-era sebelumnya sudah menginvestasikan anggaran kita di salah satu bank untuk kredit alat-alat pertanian sehingga masyarakat yang mau mengkredit alsintan dan pupuk yah bisa menggunakan dana itu," ujarnya.

Skema tersebut memungkinkan petani mengakses pinjaman lunak untuk membeli traktor, pompa air, alat tanam, atau pupuk dalam jumlah besar.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana data yang dikumpulkan oleh dinas teknis di lapangan mampu menggambarkan kebutuhan nyata petani—baik dari sisi lokasi, jumlah anggota kelompok, hingga jenis alat yang dibutuhkan.

Syahrudin menilai, minimnya pelibatan data konkret kerap membuat program berjalan tak optimal. Padahal, jika data rapi dan usulan tepat sasaran, dukungan DPRD tak akan setengah hati.

Ia menegaskan bahwa DPRD membuka ruang sebesar-besarnya untuk mendukung pembiayaan pertanian, karena hal tersebut telah menjadi komitmen lintas periode di lingkup Pemkab PPU.

"Saya kira bukan hanya berdasarkan visi misi bupati sekarang, pemda dari dulu juga konsennya ke pertanian karena kita ini kan dibranding dari lumbung pangan Kaltim karena yang terbesar itu Tenggarong dan PPU," tegasnya.